Mahkamah Konstitusi hapus frasa “perbuatan tidak menyenangkan”, bukan Pasal 335 KUHP

Perbuatan Tidak Menyenangkan
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan perkara tanggal 16 Januari 2014 Nomor: 1/PUU-XI/2013 yang dibacakan Ketua MK Hamdan Zoelva menyatakan bahwa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetapi tidak membatalkan Pasal 335 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP sebagai salah satu pasal pengecualian yang dapat dilakukan penahanan.

Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP menjadi berbunyi “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Ancaman Hukuman

Pasal 335 diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, tetapi dalam perkara ini dapat dilakukan penahanan sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b KUHAP, walau dalam pasal Pasal 21 ayat (1) huruf a KUHAP mengatur bahwa yang dapat dilakukan penahanan merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/Puu-XI/2013 tentang Inkonstitusionalitas Perbuatan Maupun Perlakuan Tidak Menyenangkan

Mahkamah Konstitusi hapus frasa “perbuatan tidak menyenangkan”, bukan Pasal 335 KUHP