Baksos DREGD Tangerang Raya Bertepatan dengan bulan Ramadhan 1439 H, DREGD TANGERANG RAYA sebagai wadah Alumni Diktukba POLRI tahun Dua ...
DREGD Tangerang Raya gelar Bakti Sosial di Panti Asuhan Al-Falah Ciputat

DREGD Tangerang Raya gelar Bakti Sosial di Panti Asuhan Al-Falah Ciputat

DREGD Tangerang Raya
Baksos DREGD Tangerang Raya
Bertepatan dengan bulan Ramadhan 1439 H, DREGD TANGERANG RAYA sebagai wadah Alumni Diktukba POLRI tahun Dua Ribu Enam Gelombang Dua, pada tanggal 02 Juni 2018 mengadakan kegiatan bakti sosial dan buka puasa yang dilaksanakan dengan anak-anak yatim piatu di Panti Asuhan Al-Falah yang beralamat di Kp. Parung Benying RT. 01 RW. 03 Kel. Sarua Kec. Ciputat Kota. Tangerang Selatan.

Acara ini merupakan kegiatan yang termasuk dalam agenda tahunan DREGD TANGERANG RAYA, sebagai ajang silaturahmi dan menjaga kekompakan satu angkatan serta sebagai wujud nyata kepedulian sosial kepada sesama untuk saling berbagi kasih dan kebahagiaan.

Tahun ini giliran DREGD Tangerang Setalan sebagai tuan rumah kegiatan, sehingga halaman Polres Tangerang Selatan dijadikan titik kumpul, setelah dilakukan doa bersama selanjutnya sekitar 40 orang anggota DREGD menuju lokasi tujuan Panti Asuhan Al-Falah di Ciputat,Tangerang Selatan.

Kegiatan dimulai dengan pembukaan dan sambutan dari DREGD TANGERANG RAYA serta perwakilan Panti Asuhan Al-Falah, kemudian dilanjutkan dengan acara berbuka puasa bersama dan penyerahan secara langsung santunan kepada anak yatim piatu, hingga diakhiri dengan sholat berjamaah.

Brigadir FAISAL SYAH, SH selaku Ketua DREGD Tangerang Selatan, menyampaikan “Kegiatan ini agenda tahunan DREGD Tangerang Raya, sebagai ajang silaturahmi dan menjaga kekompakan serta wujud kepedulian sosial sebagai anggota POLRI”.

 Selengkapnya
Oleh pada 6/03/2018 , 0 Komentar
Perma Pedoman Hakim dalam Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum

Perma Pedoman Hakim dalam Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum

Pedoman Hakim dalam Mengadili Perkara Perempua
Pedoman Hakim dalam Mengadili Perkara Perempua
Mahkamah Agung (MA) pada 11 Juli 2017 telah menerbitkan Peraturan MA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang telah diundangkan dalam berita negara pada 4 Agustus 2017, hingga menjadi pegangan hakim semua tingkat peradilan ketika mengadili jenis perkara perempuan, baik perempuan sebagai korban, saksi, atau terdakwa untuk lebih menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan ketika berkonflik hukum di pengadilan.

Perma ini tidak mengubah hukum acara peradilan, tetapi lebih pada penguatan perlindungan perempuan, karena selama ini banyak penanganan kasus dalam proses peradilan justru menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan baik sebagai korban, saksi, atau terdakwa.

Ketua Umum Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Choky Risda Ramadhan mengatakan, ditemukan adanya ketidakadilan terhadap penanganan perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, mulai dari stereotip gender (perbedaan ciri-ciri atau atribut yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan) hingga perlakuan diskriminatif, serangkaian ketidakadilan hingga berdampak pada kurang optimalnya penanganan perkara di pengadilan dalam memberikan perlindungan dan keadilan. Sepertihalnya pemeriksaan hakim dan penegak hukum lainnya dalam perkara korban perkosaan yang seringkali mempertanyakan mengenai riwayat seksual (masih perawan atau tidak), pakaian yang digunakan, hingga gaya apa yang dilakukan pelaku. Reff : hukumonline.com, 09 Agustus 2017.

Ada poin yang penting dalam PERMA Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, diantaranya :
  1. Hakim mengadili berasaskan asas penghargaan harkat dan martabat manusia; nondiskriminasi; kesetaraan gender; persamaan di depan hukum; keadilan; kemanfaatan; dan kepastian hukum.
  2. Hakim dilarang bersikap : misalnya menunjukkan sikap merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi perempuan, membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, atau penafsiran ahli yang bias gender, mengeluarkan pandangan/pernyataan yang mengandung stereotip gender.
  3. Hakim wajib mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan dan hukum tidak tertulis; menafsirkan aturan atau hukum tidak tertulis yang menjamin kesetaraan gender; menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal, rasa keadilan guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan setara, dan nondiskriminasi; konvensi/perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.
  4. Dalam persidangan hakim agar mencegah para pihak yang membuat pernyatan yang menyalahkan, merendahkan, mengintimidasi, atau menggunakan latar belakang seksualitas perempuan yang berhadapan dengan hukum.
  5. Apabila perempuan mengalami hambatan fisik dan psikis, hakim menyarankan dan mengabulkan untuk menghadirkan pendamping. (Pasal 9)
  6. Memberi panduan bagi Makamah Agung ketika melakukan pemeriksaan uji materiil terkait perempuan yang berhadapan dengan hukum. (Pasal 11)

Peraturan Makamah Agung (PERMA) Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
View Download Lampiran
Selengkapnya
Oleh pada 5/25/2018 , 0 Komentar
Jamur Kotoran Sapi Termasuk Narkoba dengan Efek Halusinasi

Jamur Kotoran Sapi Termasuk Narkoba dengan Efek Halusinasi

Jamur Kotoran Sapi
Jamur Kotoran Sapi (image:elsinta.com)
Jamur kotoran ternak dalam bahasa latin bernama Psilocybe Cubensis termasuk dalam kelompok jamur yang mengandung bahan aktif psilosibin dan psilosina merupakan zat halusinogen yang mempunyai sifat halusinasi, sehingga sering disebut sebagai Jamur halusinasi (genus Psylocybe) yang terkenal dengan istilah Magic Mushroom.

Berdasarkan literatur, jamur kotoran ternak mengandung bahan aktif psilosibin dan psilosina yang termasuk ke dalam narkotika golongan I. Sifat halusinasi pada Psilosibin dapat mengubah suasana hati (mood) penggunanya, mengubah persepsi diri dan/atau dunia sekeliling, serta dapat meluapkan perasaan baik perasaan sedih (depresi) atau senang (euphoria).

Jamur kotoran sapi atau Psilocybe Cubensis dapat ditemukan di seluruh Amerika Selatan, Asia (termasuk Indonesia), Eropa dan bagian Australia. Tumbuh tumbuh subur pada iklim manapun dan hidup diatas permukaan kotoran hewan, seperti kerbau, banteng, sapi dan lain-lain.

Jamur kotoran ternak (termasuk jamur tai kebo atau tahi sapi) ini digemari oleh sebagian orang, karena Efek bagi orang yang mengkonsumsi Magic Mushroom dapat terhalusinasi (halusinogen), juga mengalami euforia, dan dapat mengalami kesedihan yang berlebih karena indra perasa (terutama lidah dan kulit) akan menjadi lebih sensitif. 💩

Keripik jamur "Snack Good"

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, menjelaskan bahwa Keripik jamur Kotoran Sapi “Snack Good” yang pada akhir tahun 2017 marak dimedia dijual dengan harga Rp.95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), terbuat dari jamur psilosibin (Psilocybin sp.) atau yang dikenal sebagai “magic mushroom” yang mengandung bahan aktif psilosibin dan psilosina. Tidak terdaftar atau tidak mempunyai izin edar, baik nomor izin edar Badan POM (MD) maupun nomor izin edar Dinas Kesehatan (PIRT), maka jika produk tersebut ditemukan di peredaran maka dapat dikategorikan sebagai produk pangan ilegal.

Hingga Direktorat Tindak Pidana Narkoba Basreskrim Polri melakukan penangkapan di bandung terhadap penjual keripik jamur mengandung narkoba dengan barang bukti berupa 47,5 Kg jamur olahan siap edar dan 4 kilogram bahan mentah jamur kotoran sapi kering, (AntaraNews - 22/10/2017).

Aturan Hukuman terhait menjual, menanam, budidaya, atau konsumsi Jamur Kotoran Sapi

Berdasarkan penjelasan dari BPOM bahwa jamur psilosibin (Psilocybin sp.) atau yang dikenal sebagai “magic mushroom” atau jamur kotoran sapi mengandung bahan aktif psilosibin dan psilosina, yang ternasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 46 dan 47 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes No.2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Ancaman Pidana Bagi yang mengkonsumsi karena dianggap tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menguasai, menyimpan, memiliki, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dapat dikenakan Pasal 111 UU No.35 Tahun 20019 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun penjara.

Semantara terhadap penjual, yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, diancam Pasal 114 UU No.35 Tahun 20019 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara.

Penutup

Indonesia merupakan negara subur dengan banyaknya penduduk memelihara ternak termasuk kerbau, sapi, kuda dan lain sebagainya. Sepertihalnya dikampung saya Ponorogo kotoran ternak dimanfaatkan sebagai pupuk organik pada tanaman, yang memerlukan proses secara alami dengan cara dibiarkan hingga kering dan bercampur dengan tanah, hal tersebut menimbulkan banyak potensi tumbuh jamur kotoran sapi (jamur tai sapi) yang termasuk dalam kategori narkoba. 😟

Karena adanya kemudahan untuk mendapatkan, timbul kekawatiran dikemudian hari akan banyak orang mengkonsumsi jamur ini hanya sekedar mencoba atau dijadikan bahan mabuk-mabukan atau memproduksi jamur dalam bentuk menarik, seperti Keripik jamur Kotoran Sapi “Snack Good” dengan harga jual Rp.95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah).
Untuk itu perlu peran kita bersama dalam mencegah generasi penerus sebagai penikmat Narkoba. Selengkapnya
Oleh pada 5/24/2018 , 0 Komentar
Syarat, biaya, dan cara membuat SKCK di Polsek Pamulang - Polres Tangerang Selatan

Syarat, biaya, dan cara membuat SKCK di Polsek Pamulang - Polres Tangerang Selatan

Surat Keterangan Catatan Kepolisian
Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan sebuah surat keterangan resmi yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kepada pemohon yang merupakan warga masyarakat guna memenuhi permohonan atau keperluan karena ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan analisa hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang pemohon.

SKCK hanya bisa dikeluarkan sesuai dengan KTP asal pemohon, dan masa berlaku ditetapkan 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan, apabila masih memerlukan SKCK, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perpanjangan SKCK dengan memperlihatkan SKCK yang lama untuk dilakukan penelitian sebagaimana mestinya.

Kewenangana penerbitan SKCK

Kewenangan penerbitan SKCK dilakukan pada tingkat POLRI berdasarkan kegunaan SKCK, diantaranya :
  1. Kepolisian Sektor (Polsek)
    Digunakan sebagai kelengkapan dalam memenuhi persyaratan bagi pengguna, antara lain untuk :
    • Menjadi calon pegawai pada lembaga/ perusahaan/badan swasta (karyawan Swasta), dan
    • Melaksanakan suatu kegiatan atau keperluan tertentu dalam lingkup wilayah Polsek, antara lain: pencalonan kepala desa; pencalonan sekretaris desa; pindah alamat; atau melanjutkan sekolah.
  2. Kepolisian Resort (Polres)
    Digunakan sebagai kelengkapan dalam memenuhi persyaratan bagi pengguna, antara lain untuk :
    • pencalonan menjadi anggota legislatif dan pimpinan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota (penerbitan SKCK ditandatangani oleh Kapolres);
    • menjadi calon pegawai pada lembaga/badan/instansi pemerintahan dan perusahaan vital yang ditetapkan oleh pemerintah;
    • masuk pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri; atau
    • melaksanakan kegiatan atau keperluan dalam lingkup wilayah Polres, antara lain melengkapi persyaratan pencalonan pejabat publik, persyaratan izin kepemilikan Senjata Api (Senpi) non organik TNI dan Polri, atau melanjutkan sekolah.
  3. Kepolisian Daerah (Polda)
    Pada tinggat Polda secara administratif dilaksanakan oleh Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda, digunakan sebagai kelengkapan persyaratan bagi pengguna, antara lain untuk :
    • untuk pencalonan menjadi anggota legislatif atau pimpinan kepala daerah di tingkat provinsi (Penerbitan SKCK ditandatangani oleh Dirintelkam Polda);
    • memperoleh paspor dan/atau visa;
    • WNI yang akan bekerja di luar negeri; atau
    • melaksanakan kegiatan atau keperluan dalam lingkup wilayah Polda (pencalonan pejabat publik; menjadi notaris; atau melanjutkan sekolah).
  4. Markas Besar (Mabes) Polri
    Digunakan sebagai kelengkapan dalam memenuhi persyaratan bagi pengguna, antara lain untuk :
    • untuk keperluan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (ditandatangani oleh Kabaintelkam Polri atau Wakabaintelkam atas nama Kabaintelkam Polri);
    • kepentingan untuk menjadi pejabat negara pada tingkat pusat (baik dalam legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga pemerintah);
    • WNI yang akan ke luar negeri untuk kepentingan sekolah atau kunjungan dan/atau penerbitan visa; atau
    • WNI dan/atau WNA untuk melaksanakan kegiatan atau keperluan dalam lingkup nasional dan/atau internasional (naturalisasi kewarganegaraan, izin tinggal tetap di luar negeri (permanent resident), atau adopsi anak bagi pemohon WNA).

Syarat Pembuatan SKCK

Persyaratan yang wajib anda penuhi tentu saja berkaitan dengan dokumen-dokumen pendukung, berikut persyaratan yang dibutuhkan : (Pasal 10 Perkap No.18 Th 2014)
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 2 lembar (dengan Menunjukan KTP asli);
  2. Fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
  4. Fotokopi Akta Kelahiran;
  5. Fotokopi Ijazah Terakhir; dan
  6. Pas foto berwarna ukuran 4×6 sebanyak 6 lembar
    Catatan → latar belakang merah, tampak muka, berpakaian sopan, dan bagi pemohon yang menggunakan jilbab, pasfoto harus tampak muka secara utuh, (digunakan untuk SKCK, Arsip, Buku agenda, Kartu TIK, dan formulir sidik jari).

Cara Membuat SKCK

Jika syarat pembuatan SKCK sudah lengkap, anda secara langsung mendatangi Polsek, Polres, Polda, atau Mabes, sesuai kewenangan penerbitan SKCK yang didasarkan atas kegunaan /tujuan pembuatan SKCK.

Loket Pelayanan SKCK buka mulai hari Senin - Jumat pada jam 08.30-15.00, dengan waktu istirahat jam 12.00 – 13.00 (loket pelayanan tutup pada waktu istrirahat).

Datang pada loket pelayanan, sampaikan maksud dan tujuan pembuatan SKCK, serahkan persyaratan, kemudian anda akan diberikan blanko yang harus diisi mengenai informasi pribadi dan pernyataan tidak pernah melakukan tindak kejahatan.

Setelah blangko selesai diisi selanjutnya serahkan kepada petugas, lalu anda dapat melanjutkan proses sidik jari.

Dalam waktu kurang dari satu jam, petugas loket pembuatan SKCK akan memanggil nama pemohon dan menyerahkan SKCK asli, lalu lakukan foto copy sesuai keperluan untuk dilakukan legalisir SKCK.

Biaya Pembuatan SKCK

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya pembuatan SKCK adalah sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan biaya pembuatan SKCK untuk Warga Negara Asing (WNA) adalah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

Pembuatan SKCK di Polsek Pamulang

Sesuai kewenangan penerbitan SKCK, Polsek Pamulang hanya menerbitkan SKCK atas pemohon dengan alamat Domisili Kecamatan Pamulang sebagai kelengkapan dalam memenuhi persyaratan untuk menjadi calon pegawai pada lembaga/ perusahaan/badan swasta (karyawan Swasta), pencalonan kepala desa, pencalonan sekretaris desa, pindah alamat, atau melanjutkan sekolah.

Untuk syarat, biaya, dan tata cara pembuatan SKCK di Polsek Pamulang pada dasarnya sama sesuai yang diuraikan secara umum di atas. Silahkan datang langsung ke Kantor Polsek Pamulang yang berada di Jl. Surya Kencana No. 1 Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang Kota. Tangerang Selatan.

Peta Lokasi Polsek Pamulang :

Tips ↴
Datang lebih awal dan hindari jam istirahat, bawalah alat tulis bolpoin dengan tinta hitam, siapkan uang pas untuk lakukan pembayaran, jika dimungkinkan bawa tisu basah untuk menghapus tinta bekas sidik jari pada tangan, dan lakukan foto copy SKCK untuk legalisir.
 Selengkapnya
Oleh pada 5/23/2018 , 0 Komentar
Pengalaman diterima sebagai mitra Google AdSense Non Hosted

Pengalaman diterima sebagai mitra Google AdSense Non Hosted

Google AdSense Non Hosted
Google AdSense Non Hosted
Akun anda telah disetujui sepenuhnya, kalimat ini sebagai pembuka email dari adsense-noreply﹫google.com, pada tanggal 29 Maret 2018, yang menandakan Google telah menyetujui akun saya sebagai mitra Google AdSense Non Hosted.

Sebenarnya saya tidak terlalu menggebu masalah Google Adsense karena memang saya tidak mempunyai keahlian khusus dalam dunia Blogger, sehingga tidak terlalu berharap dari penghasilan blog, semua berawal dari tahun 2011 ketika saya mengenal blogger, menulis dalam blog untuk mengisi waktu luang sebagai catatan pribadi yang berdasarkan referensi.

Ketika memahami struktur template Blogger / Blogspot, saya memahami bahwa membuat Template Blogger bukan hanya sekedar nulis HTML dan dibuat cantik dengan CSS, melainkan salah satu tujuan utama bagaimana cara pengoptimalisasian pada mesin pencari atau yang sering dikenal dalam dunia blogger dengan istilah SEO (Search Engine Optimization).

Ketika mengetahui tata cara penulisan artikel yang baik pada blogger, saat itu saya memahami bobot tulisan saya yang ternyata dianggap Search Engine sebagai copy paste atau plagiat (Plagiarisme), walau sebenarnya saya menulis tanpa melakukan copy paste, karena ketika menulis artikel hukum saya memerlukan referensi berupa Pasal, Pendapat Ahli, atau Cuplikan Artikel yang tidak boleh dipotong agar tidak beda penafsiran Hukum. Jadi membuat artikel blog disamping memahami etika penulisan yang baik, juga memerlukan pemahaman bagaimana agar sebuah tulisan mudah ditemukan orang lain ketika mengetikkan kata kunci pencarian dalam Search Engine.

Setelah lama menggunakan domain gratis blogger, pada bulan Maret tahun 2018 saya mendafatarkan blog ini dengan Domain TLD yaitu 🌐 fianhar.com , dengan pertimbangan utama bahwa domain TLD mudah diingat, singkat, dan tentunya membuat traffic blog lebih baik.

Jika ingin mengikuti langkah pengalaman saya bagaimana cara agar akun diterima Google AdSense Non Hosted, pertimbangkan langkah saya berikut :

1. Konten / Isi tulisan Artikel harus Original/Uniqe

Google tidak akan menerima Adsense jika Content / isi tulisan kita tidak uniqe, hasil copy paste / plagiat (Plagiarisme). Untuk melakukan pengecekan kita dapat melihatnya melalui plagiarism checker pada Copyscape.com atau SmallSEOTools.

Setelah artikel / tulisan anda sudah benar dan tidak Plagiarisme, selanjutnya pada blog anda tambahkan laman Privacy Policy, Dislaimer, Kontak, About dan Terms of Service.

Catatan → Untuk blog dengan tema Hukum (seperti fianhar.com yang saya kelola) harus lebih hati-hati dalam menulis artikel, khususnya ketika menulis sebuah artikel yang mengharuskan menulis banyak referensi atau Pasal atau Undang-undang atau Pendapat Ahli. Karena menurut saya menulis artikel pada blog berbeda menulis pada buku, setiap kita menulis ulang persis sebuah undang-undang atau pendapat ahli maka Artikel blog kita akan terdeteksi sebagai artikel copy paste / plagiat (Plagiarisme). 

2. Template Blogger Ringan

Saya menggunakan template FreshOptimz Premium karya wiBlogger.com (dengan sedikit penyesuaian sesuai selera), sebenarnya template ini sudah mempunyai kelebihan Kriteria Desain Web yang SEO Friendly, Responsive, dan Easy AdSense Implementation (Template Control Panel Adsense → Memudahkan pengelola blog memasang Iklan AdSense tanpa harus Parse).

Jika tidak ingin membeli Versi Premium, silahkan coba menggunakan FreshOptimz Versi Geratis yang dapat didownload langsung pada wiBlogger.com, sudah diseratkan cara install dan penulisan artikel.

3. Daftarkan Blog pada Top Lavel Domain (TLD)

Untuk yang satu ini saya mempercayakan Niaga Hoster sebagai menggelola domain fianhar.com, cukup mengeluarkan Rp 115.000 setelah diskon hanya Rp 105.000 sudah mendapatkan domain.COM dengan kelebihan DNS Management dan Full Controll akses ke Domain Manager. 😝

DNS Management merupakan fitur untuk mengatur DNS records domain, anda dapat menambah A, CNAME, MX Records langsung dari client area, sehingga anda dapat menambahkan subdomain blogger tanpa Hosting.
Untuk cara custom /install domain blogger sangat gampang dan mudah → Custom Domain Blogspot di Member Area Niaga Hoster.

Kesimpulan :
Template sebagai ibarat toko, Artikel sebagai barang dagangan, dan Search Engine sebagai sarana penjualan.
Ketika tampilan toko menarik dan ditambah sarana yang baik maka toko akan banyak pengunjung yang hanya sekedar melihat atau membeli barang dagangan (berkunjung atau membaca artikel), artikel sebagai barang dagangan juga harus mempunyai mutu yang baik agar banyak pelanggan. Apa jadinya jika tampilan sebuah toko tidak menarik, barang yang dijual tidak bermutu, dan tidak menggunakan sarana promosi yang baik ?

Sudah siap, daftarkan langsung ke https://www.google.com/adsense, pastikan blog anda sudah terindeks Search Engine dengan posting setidaknya 30-100 artikel uniqe.
Jangan mendaftarkan blog yang baru dibuat.
Semoga beruntung ! 😉

Penghasilan AdSense pada blog ini sebenarnya sangat kecil 😟, tetapi nilai kepuasan saya bukan dinilai dari hasil AdSense Blog, melainkan ketika saya dapat menulis tentang hukum atau blogger dengan gaya bahasa ringan dari berbagai referensi, lalu dapat bermanfaat bagi orang lain.
 Selengkapnya
Oleh pada 5/15/2018 , 0 Komentar
Pengertian, Mekanisme, dan Pelaksanaan Ganti Rugi atau Restitusi Anak Korban Kejahatan

Pengertian, Mekanisme, dan Pelaksanaan Ganti Rugi atau Restitusi Anak Korban Kejahatan

Restitusi Anak Korban Pidana

Presiden Joko Widodo pada 16 Oktober 2017 mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 219 pada 16 Oktober 2017.

Tindak pidana yang diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2017 adalah anak yang berhadapan dengan hukum, korban eksploitasi seksual atau ekonomi, korban penculikan, korban pornografi, korban kekerasan fisik atau psikis, atau perdagangan orang, serta korban kejahatan seksual.

Restitusi merupakan hak Anak yang menjadi korban tindak pidana atas pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku kejahatan yang didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas segala kerugian materiil dan/atau imateriil yang dialami korban/ahli warisnya, (Pasal 1 Angka 1 jo pasal 2 ayat (1) PP.43/2017).

Restitusi terhadap Anak korban dapat berupa : ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Permohonan Restitusi ditulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai ditujukan kepada pengadilan negeri tempat kejadian perkara, yang diajukan oleh pihak Anak yang menjadi korban tindak pidana, terdiri atas :
  1. Orang Tua/Wali;
  2. Ahli waris; dan
  3. Orang yang diberi kuasa oleh Orang Tua, Wali, atau ahli waris (dengan surat kuasa khusus).
Dalam surat permohonan yang diajukan setidaknya memuat : identitas pemohon, identitas pelaku, uraian tentang peristiwa pidana yang dialami, uraian kerugian yang diderita, dan besaran atau jumlah Restitusi, serta melampirkan :
  1. Fotokopi identitas Anak Korban (Akta Lahir, Surat Tanda Lahir, Ijazah, atau Katu Keluarga yang telah dilegalisasi pejabat berwenang);
  2. Bukti kerugian yang sah (Bukti Pengobatan, Visum psikiatrikum, Konsultasi Kejiwaan);
  3. Fotokopi surat keterangan kematian, jika Anak korban meninggal dunia (dikeluarkan Rumah Sakit, dilegalisasi pejabat berwenang); dan
  4. Bukti surat kuasa khusus (apabila permohonan restitusi diajukan oleh kuasa dari Wali, Orang Tua, atau ahli waris Anak korban.
Permohonan restitusi yang diajukan sebelum putusan pengadilan, diajukan melalui tahap penyidikan atau penuntutan (dilampirkan dalam berkas perkara), sementara setelah putusan pengadilan yang memperoleh hukum tetap dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana
View Download Lampiran
Selengkapnya
Oleh pada 5/09/2018 , 0 Komentar
Makamah Angung hapus frasa “perbuatan tidak menyenangkan”, bukan Pasal 335 KUHP

Makamah Angung hapus frasa “perbuatan tidak menyenangkan”, bukan Pasal 335 KUHP

Perbuatan Tidak Menyenangkan
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan perkara tanggal 16 Januari 2014 Nomor: 1/PUU-XI/2013 yang dibacakan Ketua MK Hamdan Zoelva menyatakan bahwa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetapi tidak membatalkan Pasal 335 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP sebagai salah satu pasal pengecualian yang dapat dilakukan penahanan.

Ancaman Hukuman

Pasal 335 diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, tetapi dalam perkara ini dapat dilakukan penahanan sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b KUHAP, walau dalam pasal Pasal 21 ayat (1) huruf a KUHAP mengatur bahwa yang dapat dilakukan penahanan merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih.

Putusan Makamah Agung

Jika ingin melihat dan membaca silahkan lihat :
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/Puu-XI/2013 tentang Inkonstitusionalitas Perbuatan Maupun Perlakuan Tidak Menyenangkan
View Download Lampiran
Selengkapnya
Oleh pada 4/11/2018 , 1 Komentar
Beranda

Hukum