Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan sebuah surat keterangan resmi yang dite...
Syarat, biaya, dan cara membuat SKCK di Polsek Pamulang - Polres Tangerang Selatan

Syarat, biaya, dan cara membuat SKCK di Polsek Pamulang - Polres Tangerang Selatan

Surat Keterangan Catatan Kepolisian
Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan sebuah surat keterangan resmi yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kepada pemohon yang merupakan warga masyarakat guna memenuhi permohonan atau keperluan karena ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan analisa hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang pemohon.

SKCK hanya bisa dikeluarkan sesuai dengan KTP asal pemohon, dan masa berlaku ditetapkan 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan, apabila masih memerlukan SKCK, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perpanjangan SKCK dengan memperlihatkan SKCK yang lama untuk dilakukan penelitian sebagaimana mestinya.

Kewenangana penerbitan SKCK

Kewenangan penerbitan SKCK dilakukan pada tingkat POLRI berdasarkan kegunaan SKCK, diantaranya :
  1. Kepolisian Sektor (Polsek)
    Digunakan sebagai kelengkapan dalam memenuhi persyaratan bagi pengguna, antara lain untuk :
    • Menjadi calon pegawai pada lembaga/ perusahaan/badan swasta (karyawan Swasta), dan
    • Melaksanakan suatu kegiatan atau keperluan tertentu dalam lingkup wilayah Polsek, antara lain: pencalonan kepala desa; pencalonan sekretaris desa; pindah alamat; atau melanjutkan sekolah.
  2. Kepolisian Resort (Polres)
    Digunakan sebagai kelengkapan dalam memenuhi persyaratan bagi pengguna, antara lain untuk :
    • pencalonan menjadi anggota legislatif dan pimpinan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota (penerbitan SKCK ditandatangani oleh Kapolres);
    • menjadi calon pegawai pada lembaga/badan/instansi pemerintahan dan perusahaan vital yang ditetapkan oleh pemerintah;
    • masuk pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri; atau
    • melaksanakan kegiatan atau keperluan dalam lingkup wilayah Polres, antara lain melengkapi persyaratan pencalonan pejabat publik, persyaratan izin kepemilikan Senjata Api (Senpi) non organik TNI dan Polri, atau melanjutkan sekolah.
  3. Kepolisian Daerah (Polda)
    Pada tinggat Polda secara administratif dilaksanakan oleh Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda, digunakan sebagai kelengkapan persyaratan bagi pengguna, antara lain untuk :
    • untuk pencalonan menjadi anggota legislatif atau pimpinan kepala daerah di tingkat provinsi (Penerbitan SKCK ditandatangani oleh Dirintelkam Polda);
    • memperoleh paspor dan/atau visa;
    • WNI yang akan bekerja di luar negeri; atau
    • melaksanakan kegiatan atau keperluan dalam lingkup wilayah Polda (pencalonan pejabat publik; menjadi notaris; atau melanjutkan sekolah).
  4. Markas Besar (Mabes) Polri
    Digunakan sebagai kelengkapan dalam memenuhi persyaratan bagi pengguna, antara lain untuk :
    • untuk keperluan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (ditandatangani oleh Kabaintelkam Polri atau Wakabaintelkam atas nama Kabaintelkam Polri);
    • kepentingan untuk menjadi pejabat negara pada tingkat pusat (baik dalam legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga pemerintah);
    • WNI yang akan ke luar negeri untuk kepentingan sekolah atau kunjungan dan/atau penerbitan visa; atau
    • WNI dan/atau WNA untuk melaksanakan kegiatan atau keperluan dalam lingkup nasional dan/atau internasional (naturalisasi kewarganegaraan, izin tinggal tetap di luar negeri (permanent resident), atau adopsi anak bagi pemohon WNA).

Syarat Pembuatan SKCK

Persyaratan yang wajib anda penuhi tentu saja berkaitan dengan dokumen-dokumen pendukung, berikut persyaratan yang dibutuhkan : (Pasal 10 Perkap No.18 Th 2014)
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 2 lembar (dengan Menunjukan KTP asli);
  2. Fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
  4. Fotokopi Akta Kelahiran;
  5. Fotokopi Ijazah Terakhir; dan
  6. Pas foto berwarna ukuran 4×6 sebanyak 6 lembar
    Catatan → latar belakang merah, tampak muka, berpakaian sopan, dan bagi pemohon yang menggunakan jilbab, pasfoto harus tampak muka secara utuh, (digunakan untuk SKCK, Arsip, Buku agenda, Kartu TIK, dan formulir sidik jari).

Cara Membuat SKCK

Jika syarat pembuatan SKCK sudah lengkap, anda secara langsung mendatangi Polsek, Polres, Polda, atau Mabes, sesuai kewenangan penerbitan SKCK yang didasarkan atas kegunaan /tujuan pembuatan SKCK.

Loket Pelayanan SKCK buka mulai hari Senin - Jumat pada jam 08.30-15.00, dengan waktu istirahat jam 12.00 – 13.00 (loket pelayanan tutup pada waktu istrirahat).

Datang pada loket pelayanan, sampaikan maksud dan tujuan pembuatan SKCK, serahkan persyaratan, kemudian anda akan diberikan blanko yang harus diisi mengenai informasi pribadi dan pernyataan tidak pernah melakukan tindak kejahatan.

Setelah blangko selesai diisi selanjutnya serahkan kepada petugas, lalu anda dapat melanjutkan proses sidik jari.

Dalam waktu kurang dari satu jam, petugas loket pembuatan SKCK akan memanggil nama pemohon dan menyerahkan SKCK asli, lalu lakukan foto copy sesuai keperluan untuk dilakukan legalisir SKCK.

Biaya Pembuatan SKCK

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya pembuatan SKCK adalah sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan biaya pembuatan SKCK untuk Warga Negara Asing (WNA) adalah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

Pembuatan SKCK di Polsek Pamulang

Sesuai kewenangan penerbitan SKCK, Polsek Pamulang hanya menerbitkan SKCK sebagai kelengkapan dalam memenuhi persyaratan untuk menjadi calon pegawai pada lembaga/ perusahaan/badan swasta (karyawan Swasta), pencalonan kepala desa, pencalonan sekretaris desa, pindah alamat, atau melanjutkan sekolah.

Untuk syarat, biaya, dan tata cara pembuatan SKCK di Polsek Pamulang pada dasarnya sama sesuai yang diuraikan secara umum di atas. Silahkan datang langsung ke Kantor Polsek Pamulang yang berada di Jl. Surya Kencana No. 1 Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang Kota. Tangerang Selatan.

Peta Lokasi Polsek Pamulang :

Tips ↴
Datang lebih awal dan hindari jam istirahat, bawalah alat tulis bolpoin dengan tinta hitam, siapkan uang pas untuk lakukan pembayaran, jika dimungkinkan bawa tisu basah untuk menghapus tinta bekas sidik jari pada tangan, dan lakukan foto copy SKCK untuk legalisir.
 Selengkapnya
Oleh pada 5/23/2018 , 0 Komentar
Pengalaman diterima sebagai mitra Google AdSense Non Hosted

Pengalaman diterima sebagai mitra Google AdSense Non Hosted

Google AdSense Non Hosted
Google AdSense Non Hosted
Akun anda telah disetujui sepenuhnya, kalimat ini sebagai pembuka email dari adsense-noreply﹫google.com, pada tanggal 29 Maret 2018, yang menandakan Google telah menyetujui akun saya sebagai mitra Google AdSense Non Hosted.

Sebenarnya saya tidak terlalu menggebu masalah Google Adsense karena memang saya tidak mempunyai keahlian khusus dalam dunia Blogger, sehingga tidak terlalu berharap dari penghasilan blog, semua berawal dari tahun 2011 ketika saya mengenal blogger, menulis dalam blog untuk mengisi waktu luang sebagai catatan pribadi yang berdasarkan referensi.

Ketika memahami struktur template Blogger / Blogspot, saya memahami bahwa membuat Template Blogger bukan hanya sekedar nulis HTML dan dibuat cantik dengan CSS, melainkan salah satu tujuan utama bagaimana cara pengoptimalisasian pada mesin pencari atau yang sering dikenal dalam dunia blogger dengan istilah SEO (Search Engine Optimization).

Ketika mengetahui tata cara penulisan artikel yang baik pada blogger, saat itu saya memahami bobot tulisan saya yang ternyata dianggap Search Engine sebagai copy paste atau plagiat (Plagiarisme), walau sebenarnya saya menulis tanpa melakukan copy paste, karena ketika menulis artikel hukum saya memerlukan referensi berupa Pasal, Pendapat Ahli, atau Cuplikan Artikel yang tidak boleh dipotong agar tidak beda penafsiran Hukum. Jadi membuat artikel blog disamping memahami etika penulisan yang baik, juga memerlukan pemahaman bagaimana agar sebuah tulisan mudah ditemukan orang lain ketika mengetikkan kata kunci pencarian dalam Search Engine.

Setelah lama menggunakan domain gratis blogger, pada bulan Maret tahun 2018 saya mendafatarkan blog ini dengan Domain TLD yaitu 🌐 fianhar.com , dengan pertimbangan utama bahwa domain TLD mudah diingat, singkat, dan tentunya membuat traffic blog lebih baik.

Jika ingin mengikuti langkah pengalaman saya bagaimana cara agar akun diterima Google AdSense Non Hosted, pertimbangkan langkah saya berikut :

1. Konten / Isi tulisan Artikel harus Original/Uniqe

Google tidak akan menerima Adsense jika Content / isi tulisan kita tidak uniqe, hasil copy paste / plagiat (Plagiarisme). Untuk melakukan pengecekan kita dapat melihatnya melalui plagiarism checker pada Copyscape.com atau SmallSEOTools.

Setelah artikel / tulisan anda sudah benar dan tidak Plagiarisme, selanjutnya pada blog anda tambahkan laman Privacy Policy, Dislaimer, Kontak, About dan Terms of Service.

Catatan → Untuk blog dengan tema Hukum (seperti fianhar.com yang saya kelola) harus lebih hati-hati dalam menulis artikel, khususnya ketika menulis sebuah artikel yang mengharuskan menulis banyak referensi atau Pasal atau Undang-undang atau Pendapat Ahli. Karena menurut saya menulis artikel pada blog berbeda menulis pada buku, setiap kita menulis ulang persis sebuah undang-undang atau pendapat ahli maka Artikel blog kita akan terdeteksi sebagai artikel copy paste / plagiat (Plagiarisme). 

2. Template Blogger Ringan

Saya menggunakan template FreshOptimz Premium karya wiBlogger.com (dengan sedikit penyesuaian sesuai selera), sebenarnya template ini sudah mempunyai kelebihan Kriteria Desain Web yang SEO Friendly, Responsive, dan Easy AdSense Implementation (Template Control Panel Adsense → Memudahkan pengelola blog memasang Iklan AdSense tanpa harus Parse).

Jika tidak ingin membeli Versi Premium, silahkan coba menggunakan FreshOptimz Versi Geratis yang dapat didownload langsung pada wiBlogger.com, sudah diseratkan cara install dan penulisan artikel.

3. Daftarkan Blog pada Top Lavel Domain (TLD)

Untuk yang satu ini saya mempercayakan Niaga Hoster sebagai menggelola domain fianhar.com, cukup mengeluarkan Rp 115.000 setelah diskon hanya Rp 105.000 sudah mendapatkan domain.COM dengan kelebihan DNS Management dan Full Controll akses ke Domain Manager. 😝

DNS Management merupakan fitur untuk mengatur DNS records domain, anda dapat menambah A, CNAME, MX Records langsung dari client area, sehingga anda dapat menambahkan subdomain blogger tanpa Hosting.
Untuk cara custom /install domain blogger sangat gampang dan mudah → Custom Domain Blogspot di Member Area Niaga Hoster.

Kesimpulan :
Template sebagai ibarat toko, Artikel sebagai barang dagangan, dan Search Engine sebagai sarana penjualan.
Ketika tampilan toko menarik dan ditambah sarana yang baik maka toko akan banyak pengunjung yang hanya sekedar melihat atau membeli barang dagangan (berkunjung atau membaca artikel), artikel sebagai barang dagangan juga harus mempunyai mutu yang baik agar banyak pelanggan. Apa jadinya jika tampilan sebuah toko tidak menarik, barang yang dijual tidak bermutu, dan tidak menggunakan sarana promosi yang baik ?

Sudah siap, daftarkan langsung ke https://www.google.com/adsense, pastikan blog anda sudah terindeks Search Engine dengan posting setidaknya 30-100 artikel uniqe.
Jangan mendaftarkan blog yang baru dibuat.
Semoga beruntung ! 😉

Penghasilan AdSense pada blog ini sebenarnya sangat kecil 😟, tetapi nilai kepuasan saya bukan dinilai dari hasil AdSense Blog, melainkan ketika saya dapat menulis tentang hukum atau blogger dengan gaya bahasa ringan dari berbagai referensi, lalu dapat bermanfaat bagi orang lain.
 Selengkapnya
Oleh pada 5/15/2018 , 0 Komentar
Pengertian, Mekanisme, dan Pelaksanaan Ganti Rugi atau Restitusi Anak Korban Kejahatan

Pengertian, Mekanisme, dan Pelaksanaan Ganti Rugi atau Restitusi Anak Korban Kejahatan

Restitusi Anak Korban Pidana

Presiden Joko Widodo pada 16 Oktober 2017 mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 219 pada 16 Oktober 2017.

Tindak pidana yang diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2017 adalah anak yang berhadapan dengan hukum, korban eksploitasi seksual atau ekonomi, korban penculikan, korban pornografi, korban kekerasan fisik atau psikis, atau perdagangan orang, serta korban kejahatan seksual.

Restitusi merupakan hak Anak yang menjadi korban tindak pidana atas pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku kejahatan yang didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas segala kerugian materiil dan/atau imateriil yang dialami korban/ahli warisnya, (Pasal 1 Angka 1 jo pasal 2 ayat (1) PP.43/2017).

Restitusi terhadap Anak korban dapat berupa : ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Permohonan Restitusi ditulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai ditujukan kepada pengadilan negeri tempat kejadian perkara, yang diajukan oleh pihak Anak yang menjadi korban tindak pidana, terdiri atas :
  1. Orang Tua/Wali;
  2. Ahli waris; dan
  3. Orang yang diberi kuasa oleh Orang Tua, Wali, atau ahli waris (dengan surat kuasa khusus).
Dalam surat permohonan yang diajukan setidaknya memuat : identitas pemohon, identitas pelaku, uraian tentang peristiwa pidana yang dialami, uraian kerugian yang diderita, dan besaran atau jumlah Restitusi, serta melampirkan :
  1. Fotokopi identitas Anak Korban (Akta Lahir, Surat Tanda Lahir, Ijazah, atau Katu Keluarga yang telah dilegalisasi pejabat berwenang);
  2. Bukti kerugian yang sah (Bukti Pengobatan, Visum psikiatrikum, Konsultasi Kejiwaan);
  3. Fotokopi surat keterangan kematian, jika Anak korban meninggal dunia (dikeluarkan Rumah Sakit, dilegalisasi pejabat berwenang); dan
  4. Bukti surat kuasa khusus (apabila permohonan restitusi diajukan oleh kuasa dari Wali, Orang Tua, atau ahli waris Anak korban.
Permohonan restitusi yang diajukan sebelum putusan pengadilan, diajukan melalui tahap penyidikan atau penuntutan (dilampirkan dalam berkas perkara), sementara setelah putusan pengadilan yang memperoleh hukum tetap dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana
View Download Lampiran
Selengkapnya
Oleh pada 5/09/2018 , 0 Komentar
Makamah Angung hapus frasa “perbuatan tidak menyenangkan”, bukan Pasal 335 KUHP

Makamah Angung hapus frasa “perbuatan tidak menyenangkan”, bukan Pasal 335 KUHP

Perbuatan Tidak Menyenangkan
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan perkara tanggal 16 Januari 2014 Nomor: 1/PUU-XI/2013 yang dibacakan Ketua MK Hamdan Zoelva menyatakan bahwa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetapi tidak membatalkan Pasal 335 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP sebagai salah satu pasal pengecualian yang dapat dilakukan penahanan.

Ancaman Hukuman

Pasal 335 diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, tetapi dalam perkara ini dapat dilakukan penahanan sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b KUHAP, walau dalam pasal Pasal 21 ayat (1) huruf a KUHAP mengatur bahwa yang dapat dilakukan penahanan merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih.

Putusan Makamah Agung

Jika ingin melihat dan membaca silahkan lihat :
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/Puu-XI/2013 tentang Inkonstitusionalitas Perbuatan Maupun Perlakuan Tidak Menyenangkan
View Download Lampiran
Selengkapnya
Oleh pada 4/11/2018 , 1 Komentar
Pengertian dan tata cara Pembantaran penahanan (stuiting)

Pengertian dan tata cara Pembantaran penahanan (stuiting)

Komisi Pemberantaran Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto (setnov) walau dalam keadaan terbaring di rumah sakit akibat kecelakaan tunggal, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik. Tetapi, KPK langsung melakukan pembantaran penahanan terhadap Setnov, dan dilakukan pencabutan pembantaran setelah tidak dirawat inap.

Image - Pembantaran.

Pengertian Pembantaran Penahanan

Pembantaran dalam bahasa belanda dikenal dengan Stuiting, sementara istilah Pembantaran Penahanan sendiri tidak ditemukan dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP ), sementara berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti penangguhan masa penahanan, sementara dalam Pasal 1 angka ke-18 Peraturan Kapolri (perkap) Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Polri, dijelaskan definisi tentang Pembantaran Penahanan, tetapi peraturan tersebut sudah dicabut dengan Peraturan Kapolri (perkap) Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa yang dimaksud Pembantaran Penahanan adalah penundaan penahanan sementara karena alasan kesehatan yang membutuhkan perawatan secara intensif dan/atau rawat inap di rumah sakit, dikuatkan dengan hasil pemeriksaan dokter yang menyatakan bahwa tersangka perlu dilakukan perawatan di rumah sakit.

tentang pembantaran tenggang waktu penahanan Peraturan terkait Pembantaran Penahanan.

Peraturan Pembantaran Penahanan terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 1989 tentang Pembantaran Tenggang Waktu Penahanan Bagi Terdakwa yang Dirawat Menginap di Rumah Sakit di Luar Rumah Tahanan Negara atas Izin Instansi yang Berwenang Menahan, sementara didalam Polri ketentuan pembantaran penahanan diatur dalam Pasal 92 dan Pasal 93 Peraturan Kapolri (perkap) Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Polri, yang telah dicabut dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Sementara dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, tata cara pembantaran penahan diatur dalam pasal 50, pasal 51, dan pasal 52.

SEMA No. 1 / 1989 secara eksplisit menegaskan bahwa “lamanya waktu ketika rawat inap di rumah sakit (di luar rutan), tenggang waktu pembantaran tidak dihitung dalam pengurangan pidana yang dijatuhkan Pengadilan.”

Pembantaran penahanan diberikan kepada tahanan yang karena kondisi kesehatannya membutuhkan perawatan secara intensif dan/atau rawat inap di rumah sakit, sementara lamanya waktu pembantaran tidak dihitung sebagai pengurangan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan, setiap rawat inap pada rumah sakit di luar rutan atas izin instansi yang berwenang menahan, tenggang waktu masa penahanannya dibantar (gertuit).

Aturan Hukum & tata cara Pembantaran Penahanan

Dalam proses Pembantaran Penahanan terdapat aturan / ketentuan hukum yang harus dipenuhi, untuk lebih jelaskanya sihalkan baca poin-poin dibawah ini :
  • Status orang yang mendapat pembantaran tetap sebagai tahanan.
  • Pembantaran penahanan wajib dilengkapi dengan surat perintah pembantaran penahanan, dengan pertimbangan : hasil pemeriksaan dokter yang menyatakan bahwa tersangka perlu dilakukan perawatan di rumah sakit; atau permohonan dari tersangka/keluarga/penasihat hukum untuk kepentingan perawatan kesehatan yang dilampiri catatan kesehatan. Sebagaimana kentuan Pasal 50 Perkap No.14/2012.
  • Penghitungan masa pembantaran dimulai sejak tahanan secara nyata dirawat-inapkan di rumah sakit, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Rumah Sakit.
  • Proses pembantaran tidak perlu adanya penetapan Ketua Pengadilan Negeri (PN). Keputusan pembantaran penahanan dari instansi yang melakukan menahan, dapat langsung berlaku.
  • Berakhirnya masa waktu pembantaran ketika tersangka kembali ke rumah tahanan, apabila kondisi kesehatan tersangka yang dibantarkan penahanannya telah membaik, dilakukan pencabutan pembantaran penahanan dan dilakukan penahanan lanjutan, dengan diterbitkan surat perintah Pencabutan Pembantaran berdasarkan pertimbangan hasil pemeriksaan dokter yang menyatakan kondisi kesehatan tersangka telah membaik, dan diterbitkan surat perintah penahanan lanjutan, sebagaimana ketentuan Pasal 51 Perkap No.14/2012.
  • Surat perintah penahanan lanjutan yang ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik, berdasarkan pertimbangan tersangka yang diberikan pembantaran telah sehat kembali sedangkan tindakan penahanan masih diperlukan, dan tersangka yang dibantarkan telah melarikan diri dan berhasil ditangkap kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 52 Perkap No.14/2012.
  • Masa pembantaran tidak dihitung untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP.
 Selengkapnya
Oleh pada 3/29/2018 , 0 Komentar
Gunakan "Gembok Unik" sebagai pengaman motor

Gunakan "Gembok Unik" sebagai pengaman motor

Banyak disekeliling kita terjadi pencurian kendaraan bermotor (curanmor), mungkin kita atau saudara kita yang akan menjadi korban pencurian sepeda motor, para pelaku bukan lagi berkelompok, banyaknya ungkap kasus yang dilakukan pihak Kepolisian tidak mengentikan kejahatan tersebut, hingga Polri melakukan perang terhadap kejahatan itu dengan membentuk Sub Direktorat Kendaraan Bermotor yang berada ditingkat Kepolisian Daerah (Polda), dan Unit Ranmor yang berada ditingkat Kepolisian Resort (Polres) yang mempunyai tugas untuk memburu dan mengadili pelaku pencurian kendaraan bermotor.
Gembok Unik
Gambok "Unik" untuk pengaman tambahan

Tanpa adanya kunci pengaaman tambahan yang dipasang, pelaku hanya memerlukan hitungan detik untuk mengambil dan menguasai sepeda motor, pelaku hanya perlu merusak kunci kontak sepeda motor yang dalam keadaan terkunci stang posisi “off” menjadi rusak dan dalam posisi “on”. Pelaku memerlukan alat yang sering dikenal dengan Kunci “T”, dapat digambarkan bahwa kunci “T” adalah sebuah alat kejahatan yang bagian ujungnya (mata kunci “T”) terbuat dari baja (menggunakan mata obeng getok) biasanya dimodifikasi pipih dan kontak, mata kunci ‘T” pipih dibuat sedemikian rupa agar dapat masuk kedalam lubang kunci kontak, digunakan memutar paksa hingga kontak rusak dalam keadaan “on” / motor tidak lagi terkunci, sementara mata kunci ‘T” kotak biasanya digunakan untuk membuka gembok pagar atau gembok yang secara umum digunakan untuk mengunci cakram atau rantai sepeda motor.

Berdasarkan fungsi kunci kunci letter “T” dengan mata kunci yang umumnya berbetuk pipih dan kotak, dapat disimpulkan pelaku menyasar sepeda motor tanpa kunci tambahan atau sepeda motor yang menggunakan kunci tambahan gembok yang umum digunakan lubang kuncinya berbentuk kotak. Sehingga sangat disarankan untuk pengaman tambahan motor menggunakan “Gembok Unik”, yaitu sebuah gembok yang kuat dengan lubang kunci yang unik, sepertihalnya berbentuk segitiga, plus, atau setengah lingkaran.👍 Selengkapnya
Oleh pada 3/21/2018 , 0 Komentar
Restoratif Justice sebagai tujuan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Restoratif Justice sebagai tujuan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Restorative Justice

Sistem Hukum Pidana Indonesia mengalami pembaharuan, pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan pada perbaikan dan pemulihan keadaan setelah peristiwa serta proses peradilan pidana yang dikenal dengan istilah keadilan restoratif (restoratif justice), berbeda dengan keadilan retributif ( retributive justice) yang menekankan suatu keadilan pada sisi pembalasan, dan keadilan restitutif yang menekankan rasa keadilan pada ganti kerugian. Jika dilihat dari sifat pemidaan modern dan perkembangan ilmu hukum pidana, telah memperkenalkan serta mengembangkan pendekatan hubungan antara Pelaku-Korban dengan istilah “Doer-Victims” Relationship.

Khususnya dalam penegakkan HAM, ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan berupa 3 aspek pendekatan guna menumbuhkan sistem hukum rangka pembaharuan hukum dan modernisasi, yaitu segi substansi (substance), struktur (structure), dan budaya (legal culture) yang layak berjalan secara simultan, integral, dan paralel.

Anak sebagai warga Negara generasi bangsa disamping wajib mendapatkan pendidikan formal (sekolah), juga wajib mendapat pendidikan moral sehingga dapat berguna bagi bangsa dan negara. Sebagaimana telah tertuang dalam Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak) yang sudah diratifikasi pemerintah melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 36 Tahun 1990, kemudian dituangkan dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang dimana semuanya mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan anak, yaitu kepentingan terbaik bagi anak, non diskriminasi, tumbuh kembang, kelangsungan hidup, dan senantiasa menghargai partisipasi anak.

Perlindungan terhadap ABH sebenarnya tanggung jawab bersama, bukan hanya anak sebagai pelaku tetapi juga mencakup anak sebagai korban dan saksi.

Mahkamah Agung merespon sangat progresif, sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah turunan dari UU SPPA, dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang ditanda tangani Ketua MA Muhammad Hatta Ali. Poin terpenting dalam PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan masalah ABH dengan acara Diversi dan memuat tata cara pelaksanaan hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kasus ABH yang sampai proses peradilan hanya kasus serius saja (sangat meresahkan), dengan tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik anak, tidak mengabaikan hak hak anak, dan penghukuman merupakan jalan terakhir (Ultimum Remedium). Sehingga perkara ABH dapat diselesaikan secara mekanisme non formal dengan pedoman baku. Bentuk penanganan non formal yang dimaksud berupa diversi, sebagaimana jalannya mediasi yang difasilitasi penegak hukum guna mencapai keadilan restoratif, yang diselesaikan dengan cara mewajibkan ABH mengikuti pendidikan atau pelatihan atau tindak lain dengan tujuan pemulihan anak, jika terpaksa harus terjadi penghukuman maka hak-hak anak tidaklah boleh diabaikan, sehingga penanganan nonformal dapat berjalan dengan baik sebagai bentuk upaya membentuk sistem peradilan yang kondusif.

Sebenarnya, diversi dapat dipandang juga sebagai sistem yang dimana fasilitator sebagai promoter dalam menyelesaikan masalah antara para pihak yang berselisih untuk mencapai keadilan restoratif. Mekanisme dan tradisi musyawarah untuk mufakat merupakan perwujudan dalam memperkuat hukum dalam masyarakat. Sehingga, keadilan restoratif merupakan pembelajaran moral, penyembuhan, perhatian, dan partisipasi masyarakat, rasa memaafkan, dialog, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang merupakan pedoman terhadap perspektif keadilan restoratif.

Dr. RIDWAN MANSYUR, SH., MH Selengkapnya
Oleh pada 1/23/2018 , 0 Komentar
Beranda

Hukum