Restorative Justice Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Prof.H.MUHAMMAD TITO Karnavian, Ph.D pada 27 Juli 2018 menand...
Objek Praperadilan berdasarkan KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi

Objek Praperadilan berdasarkan KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan dan/atau penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi.

Ketentuan praperadilan didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 77 s/d Pasal 83, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3), dan Pasal 124.

Pasal 77 KUHAP mengatur Obyek prepreadilan yang hanya sebatas penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tetapi seiring perkembangan hukum Obyek (ruang lingkup) praperadilan mengalami Perluasan terutama dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempengaruhi praperadilan diantaranya :
  1. Kewenangan Praperadilan Penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan. (Berdasarkan Putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014)

    Kewenangan praperadilan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, maka dengan adanya Putusan 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi (MK) memperluas ranah praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan.

    Dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

    Pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam membuat putusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga harus menjungung tinggi "asas due process of law” guna menghargai Hak Asasi Manusia (HAM), serta pertimbangan bahwa penetapan tersangka merupakan proses penyidikan yang merampas hak asasi manusia (HAM) yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan.

    Selain itu, dalam putusan perkara nomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah menyatakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

    Sebelumnya Praktik praperadilan terkait penetapan tersangka, dapat ditemukan pada :
    • Putusan Nomor : 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel, dengan pertimbangan hukumnya menghubungkan sah atau tidaknya penetapan tersangka dengan penahanan sebagai upaya paksa kemudian ditafsirkan makna alat bukti yang cukup dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP terhadap ketentuan Pasal 184 ayat (1) sehingga penetapan tersangka termasuk objek praperadilan namun mengenai penghentian penyidikan sebagai bagian dari penetapan tersangka dianggap bukan materi praperadilan.
    • Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel dengan amar putusan menyatakan Surat Perintah Penyidikan yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat.
  2. Membatasi Ruang Lingkup Hukum Materil Praperadilan.
    Berdasarkan Putusan MK Nomor : 109/PUU-XIII/2015

    Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor : 109/PUU-XIII/2015 menafsirkan makna penyidik independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan praperadilan tidak sahnya penetapan tersangka. Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan ketika terdapat perbedaan perihal kedudukan penyidik antara KUHAP dengan Undang Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dalam menjalankan tugasnya KPK tetap terikat pada Undang-udanng Nomor 30 tahun 2002, serta dapat mengesampingkan KUHAP sepanjang hal tersebut secara khusus diatur dalam Undang-udanng Nomor 30 tahun 2002, sejalan dengan prinsip lex specialis derogat legi generalis. Selanjutnya, MK berpendapat penyidik KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-udanng Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak harus hanya berasal dari institusi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP, dan KPK memiliki kewenangan untuk mengangkat sendiri penyidiknya.
  3. Gugurnya Permohonan Praperadilan.
    Berdasarkan Putusan MK Nomor : 102/PUU-XIII/2015

    Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”.

    Dalam praperadilan pengertian “perkara sudah mulai diperiksa” adalah pada saat pokok perkara disidangkan. Putusan ini menyelesaian perbedaan tasir para hakim pada saat menggugurkan permohonan praperadilan, mengingat sebelumnya terdapat putusan praperadilan yang menggugurkan permohonan setelah berkas dikirim sebagaimana Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2015/PN.Tdn dengan alasan bahwa frasa “sudah mulai diperiksa” tidak diatur secara gramatikal (sesuai tata bahasa) oleh KUHAP sehingga kualifikasi “sudah mulai diperiksa” ditafsirkan secara sistematis terhadap ketentuan BAB XVI “Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan” Bagian Ketiga “Acara Pemeriksaan Biasa” pada Pasal 152 KUHAP yang menjelaskan “Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang”, sehingga dipandang proses penunjukan hakim dan proses penetapan hari sidang yang dilakukan oleh hakim melalui proses pemeriksaan berkas perkara terlebih dahulu.
  4. Penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Berdasarkan Putusan Nomor : 130/PUU-XIII/2015

    Putusan tersebut berawal dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI) yang melakukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 14 huruf b, dan i, Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (1) dan (2), serta Pasal 139 KUHAP. Hingga Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan untuk sebagian, menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai "penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, korban/pelapor, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan".

    Dengan demikian SPDP tidak hanya sebagai bentuk kelengkapan administrasi tetapi sebagai implementasi prinsip check and balance antara penyidik dengan penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor. Dalam dasar pertimbangan MK menjelaskan bahwa terhadap terlapor yang mendapatkan SPDP dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan menunjuk penasihat hukum untuk mendampinginya, sementara bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum guna mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan.

    Putusan ini memberikan ruang bagi tersangka untuk melakukan praperadilan apabila pada saat berstatus sebagai terlapor belum menerima SPDP atau lewatnya waktu 7 (tujuh) hari penyerahan SPDP kepada terlapor. Sebagai acuannya adanya prinsip due process of law yang harus dipenuhi.

    Penolakan terhadap alasan praperadilan karena telat mengirim SPDP sesuai dengan Putusan MK dapat diketahui melalui Putusan Nomor : 71/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL dengan alasan “apabila tidak didalilkan ke dalam permohonan berarti pemohon menganggap tentang surat pemberitahuan dimulainya penyidikan bukan perkara yang substansial sehingga alasan tersebut ditolak”, putusan ini merujuk pada formulasi permohonan praperadilan yang tidak memuat keberatan atas keterlambatan penyerahan SPDP melainkan diajukan pada kesimpulan.
Selengkapnya
Surat Edaran Kapolri tentang Penghentian Penyelidikan

Surat Edaran Kapolri tentang Penghentian Penyelidikan

Dalam proses penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, apabila fakta dan bukti yang dikumpulkan oleh penyelidikan tidak memadai, maka cukup alasan untuk tidak melanjutkan penyelidikan menjadi penyidikan (pengentian penyelidikan) guna memberikan kepastian hukum dengan memperhatikan memperhatikan persyaratan dan mekanisme pengentian penyelidikan.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Prof.H.Muhammad Tito Karnavian, Ph.D pada 27 Juli 2018 menandatangani Surat Edaran Nomor : SE/7/VII/2018 tetang Pengentian Penyelidikan, yang mengatur tentang persyaratan dan mekanisme pengentian penyelidikan.

Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/7/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018, mengatur persyaratan dalam proses Penyelidikan perkara berdasarkan :
  1. Laporan Polisi, Laporan Informasi, dan pengaduan;
  2. Surat Printah Tugas;
  3. Surat Printah Penyelidikan;
  4. Pengumpulan bahan keterangan;
  5. Pengumpulan dokumen;
  6. Pendapat ahli (jika diperlukan);
  7. Laporan hasil penyelidikan.

Sementara mekanisme penhentian penyelidikan, diatur sebagai berikut :
  1. Penyelidik membuat laporan hasil penyelidikan guna menentukan apakah peristiwa tersebut dapat ditingkatkan ke proses penyidikan atau tidak;
  2. Penyidik melakukan gelar perkara biasa dan dapat melibatkan fungsi pengawas dan fungsi hukum pada tingkat : Mabes Polri oleh Direktorat, Polda pada Subdit, Polres pada Satuan, Polsek pada Unit;
  3. Menerbitkan Administrasi meliputi :
    • Laporan Hasil Gelar Perkara (absensi, dokumentasi, dan notulen gelar);
    • Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2 Lid) dengan alasan tidak ditemukan peristiwa pidana;
    • Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan diberikan kepada pelapor;
Apa bila pelapor maupun penyelidik menemukan fakta dan bukti baru (novum), maka penyelidikan dapat dibuka kembali melalui mekanisme gelar perkara dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan lanjutan;

Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/7/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tetang Pengentian Penyelidikan, merupakan sebagai bentuk transparansi penyidikan yang dilakupan Polri dan sebagai dasar dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/7/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penghentian Penyelidikan.
Selengkapnya
Surat Edaran Kapolri tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Surat Edaran Kapolri tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Restorative Justice
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Prof.H.MUHAMMAD TITO Karnavian, Ph.D pada 27 Juli 2018 menandatangani Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merupakan entry point dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia. Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu tindak pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama perkembangan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dengan membebani pelaku kejahatan dengan kesadarannya megakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrin) Polri pada tahun 2012 telah mengeluarkan Surat Telegram Kabareskrim Nomor: STR/583/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang Penerapan Restorative Justice, surat telegram tersebut yang dijadikan dasar penyidik dalam penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif, hingga muncul Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat edaran Kapolri tentang Restorative Justice inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (restorative justice) di Lingkungan Polri.

Metode penyelesaian perkara pidana yang mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) yang dapat dijadikan acuan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) terhadap perkara pidana, adalah sebagai berikut :
  1. Pasal 76 ayat (1) KUHP bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terdapat dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.
  2. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di Pengadilan Negeri diwajibkan dupayakan diversi.
    Baca ➞ Diversi dan Restorative Justice Pada Sistem Peradilan Pidana Anak dan Restorative Justice sebagai tujuan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
  3. Pasal 15 ayat (2) undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  4. Pasal 51 ayat (7) Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagian Provinsi Papua bahwa untuk membebaskan pelaku pidana dan tuntutan pidana menurut ketentuan pidana yang berlaku, diperlukan pernyatan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadi peristiwa pidana.
    Pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dalam metode penyidikannya dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :
    1. Pasal 7 ayat (1) huruf J Undang Undang No.08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
    2. Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang Undang No.08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
      1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
      2. Selaras dengan hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
      3. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
      4. Harus masuk akal, patut, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, dan ;
      5. Menghormati hak asasi manusia (HAM).
    3. Pasal 18 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan undang-undang serta Kode Etik Profesi Polri.
    4. Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.
    Pedoman penanganan Penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice adalah sebagai berikut :
    • Terpenuhi syarat materiil, yaitu :
      1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
      2. Tidak berdampak konflik sosial;
      3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
      4. Prinsip pembatas;
        • Pada pelaku : Tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (schuld) atau mensrea dalam bentuk kesengajaan (dolus atau opzet) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk); dan Pelaku buka residivis.
        • Pada tindak pidana dalam proses: Penyelidikan; dan Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.
    • Terpenuhi syarat formil, yaitu :
      1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan pelapor);
      2. Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisiahan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik;
      3. Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadailan restoratif (restorative justice);
      4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadailan restoratif (restorative justice);
      5. Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
      6. Semua tindak pidana dapat dilakukan restorative justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia;

    • Mekanisme penerapan keadailan restoratif (restorative justice):
      1. Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapir dan terlapor) yang ditandatangani diatas meterai, lakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadailan restoratif (restorative justice).
      2. Permohonan perdamaian setelah memenuhi persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atas penyidik untuk mendapat persetujuan;
      3. Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
      4. Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak terlibat;
      5. Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk pengentian perkara;
      6. Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintah bila diperlukan;
      7. Menyusun kelangkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
      8. Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan restorative justice;
      9. Untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyelidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan surat Ketetapan Pengentian Penyelidikan yang ditanda tangani oleh :
        • Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
        • Direktur Reserse Kriminal pada tingkap Polda;
        • Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek;
      10. Untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, yang ditanda tangani oleh :
        • Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
        • Direktur Reserse Kriminal pada tingkap Polda;
        • Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek;
      11. Mencatat pada buku register B-19 sebagai perkara keadailan restoratif (restorative justice) dihitung sebagai penyelesaian perkara.

    Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana
    Selengkapnya
    DREGD Tangerang Raya gelar Bakti Sosial di Panti Asuhan Al-Falah Ciputat

    DREGD Tangerang Raya gelar Bakti Sosial di Panti Asuhan Al-Falah Ciputat

    DREGD Tangerang Raya
    Baksos DREGD Tangerang Raya
    Bertepatan dengan bulan Ramadhan 1439 H, DREGD TANGERANG RAYA pada tanggal 02 Juni 2018 mengadakan kegiatan bakti sosial dan buka puasa yang dilaksanakan dengan anak-anak yatim piatu di Panti Asuhan Al-Falah yang beralamat di Kp. Parung Benying RT. 01 RW. 03 Kel. Sarua Kec. Ciputat Kota. Tangerang Selatan.

    DREGD adalah singkatan dari Dua Ribu Enam Gelombang Dua, merupakan wadah Alumni Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) POLRI pada tahun 2006 Gelombang Dua yang tersebar seluruh Indonesia dengan tempat Pendidikan Bintara POLRI yang berbeda, sementara di Tangerang disebutnya sebagai DREGD TANGERANG RAYA yang terdiri dari anggota Polri Polres Kota Tangerang, Polres Metro Tangerang Kota, dan Polres Tangerang Selatan.

    Acara bakti sosial dan buka puasa bersama merupakan agenda tahunan dari DREGD TANGERANG RAYA, sebagai ajang silaturahmi dan menjaga kekompakan satu angkatan serta sebagai wujud nyata kepedulian sosial kepada sesama untuk saling berbagi kasih dan kebahagiaan.

    Tahun ini giliran DREGD Tangerang Setalan sebagai tuan rumah kegiatan, sehingga halaman Polres Tangerang Selatan dijadikan titik kumpul, setelah dilakukan doa bersama selanjutnya sekitar 40 orang anggota DREGD menuju lokasi tujuan Panti Asuhan Al-Falah di Ciputat,Tangerang Selatan.

    Kegiatan dimulai dengan pembukaan dan sambutan dari DREGD TANGERANG RAYA serta perwakilan Panti Asuhan Al-Falah, kemudian dilanjutkan dengan acara berbuka puasa bersama dan penyerahan secara langsung santunan kepada anak yatim piatu, hingga diakhiri dengan sholat berjamaah.

    Brigadir FAISAL SYAH, SH selaku Ketua DREGD Tangerang Selatan, menyampaikan “Kegiatan ini agenda tahunan DREGD Tangerang Raya, sebagai ajang silaturahmi dan menjaga kekompakan serta wujud kepedulian sosial sebagai anggota POLRI”.

    Selengkapnya
    Perma Pedoman Hakim dalam Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum

    Perma Pedoman Hakim dalam Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum

    Pedoman Hakim dalam Mengadili Perkara Perempua
    Pedoman Hakim dalam Mengadili Perkara Perempua
    Mahkamah Agung (MA) pada 11 Juli 2017 telah menerbitkan Peraturan MA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang telah diundangkan dalam berita negara pada 4 Agustus 2017, hingga menjadi pegangan hakim semua tingkat peradilan ketika mengadili jenis perkara perempuan, baik perempuan sebagai korban, saksi, atau terdakwa untuk lebih menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan ketika berkonflik hukum di pengadilan.

    Perma ini tidak mengubah hukum acara peradilan, tetapi lebih pada penguatan perlindungan terhadap perempuan yang dalam proses peradilan justru menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan yang menjadi korban, saksi, atau terdakwa.

    Ketua Umum Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Choky Risda Ramadhan mengatakan, ditemukan adanya ketidakadilan terhadap penanganan perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, mulai dari stereotip gender (perbedaan ciri-ciri atau atribut yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan) hingga perlakuan diskriminatif, serangkaian ketidakadilan hingga berdampak pada kurang optimalnya penanganan perkara di pengadilan dalam memberikan perlindungan dan keadilan. Sepertihalnya pemeriksaan hakim dan penegak hukum lainnya dalam perkara korban perkosaan yang seringkali mempertanyakan mengenai riwayat seksual (masih perawan atau tidak), pakaian yang digunakan, hingga gaya apa yang dilakukan pelaku. Reff : hukumonline.com, 09 Agustus 2017.

    Ada poin yang penting dalam PERMA Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, diantaranya :
    1. Hakim mengadili berasaskan asas penghargaan harkat dan martabat manusia; nondiskriminasi; kesetaraan gender; persamaan di depan hukum; keadilan; kemanfaatan; dan kepastian hukum.
    2. Hakim dilarang bersikap : misalnya menunjukkan sikap merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi perempuan, mengeluarkan pandangan/pernyataan yang mengandung stereotip gender.
    3. Hakim wajib mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan dan hukum tidak tertulis; menafsirkan aturan atau hukum tidak tertulis yang menjamin kesetaraan gender; menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal, rasa keadilan guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan setara, dan nondiskriminasi; konvensi/perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.
    4. Dalam persidangan hakim agar mencegah para pihak yang membuat pernyatan yang menyalahkan, merendahkan, mengintimidasi, atau menggunakan latar belakang seksualitas perempuan yang berhadapan dengan hukum.
    5. Apabila perempuan mengalami hambatan fisik dan psikis, hakim menyarankan dan mengabulkan untuk menghadirkan pendamping. (Pasal 9)
    6. Memberi panduan bagi Makamah Agung ketika melakukan pemeriksaan uji materiil terkait perempuan yang berhadapan dengan hukum. (Pasal 11)

    Peraturan Makamah Agung (PERMA) Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
    Selengkapnya
    Jamur Kotoran Sapi Termasuk Narkoba dengan Efek Halusinasi

    Jamur Kotoran Sapi Termasuk Narkoba dengan Efek Halusinasi

    Jamur Kotoran Sapi
    Jamur Kotoran Sapi (image:elsinta.com)
    Jamur kotoran ternak dalam bahasa latin bernama Psilocybe Cubensis termasuk dalam kelompok jamur yang mengandung bahan aktif psilosibin dan psilosina merupakan zat halusinogen yang mempunyai sifat halusinasi, sehingga sering disebut sebagai Jamur halusinasi (genus Psylocybe) yang terkenal dengan istilah Magic Mushroom.

    Berdasarkan literatur, jamur kotoran ternak mengandung bahan aktif psilosibin dan psilosina yang termasuk ke dalam narkotika golongan I. Sifat halusinasi pada Psilosibin dapat mengubah suasana hati (mood) penggunanya, mengubah persepsi diri dan/atau dunia sekeliling, serta dapat meluapkan perasaan baik perasaan sedih (depresi) atau senang (euphoria).

    Jamur kotoran sapi atau Psilocybe Cubensis dapat ditemukan di seluruh Amerika Selatan, Asia (termasuk Indonesia), Eropa dan bagian Australia. Tumbuh tumbuh subur pada iklim manapun dan hidup diatas permukaan kotoran hewan, seperti kerbau, banteng, sapi dan lain-lain.

    Jamur kotoran ternak (termasuk jamur tai kebo atau tahi sapi) ini digemari oleh sebagian orang, karena Efek bagi orang yang mengkonsumsi Magic Mushroom dapat terhalusinasi (halusinogen), juga mengalami euforia, dan dapat mengalami kesedihan yang berlebih karena indra perasa (terutama lidah dan kulit) akan menjadi lebih sensitif. 💩

    Keripik jamur "Snack Good"

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, menjelaskan bahwa Keripik jamur Kotoran Sapi “Snack Good” yang pada akhir tahun 2017 marak dimedia dijual dengan harga Rp.95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), terbuat dari jamur psilosibin (Psilocybin sp.) atau yang dikenal sebagai “magic mushroom” yang mengandung bahan aktif psilosibin dan psilosina. Tidak terdaftar atau tidak mempunyai izin edar, baik nomor izin edar Badan POM (MD) maupun nomor izin edar Dinas Kesehatan (PIRT), maka jika produk tersebut ditemukan di peredaran maka dapat dikategorikan sebagai produk pangan ilegal.

    Hingga Direktorat Tindak Pidana Narkoba Basreskrim Polri melakukan penangkapan di bandung terhadap penjual keripik jamur mengandung narkoba dengan barang bukti berupa 47,5 Kg jamur olahan siap edar dan 4 kilogram bahan mentah jamur kotoran sapi kering, (AntaraNews - 22/10/2017).

    Aturan Hukuman terhait menjual, menanam, budidaya, atau konsumsi Jamur Kotoran Sapi

    Berdasarkan penjelasan dari BPOM bahwa jamur psilosibin (Psilocybin sp.) atau yang dikenal sebagai “magic mushroom” atau jamur kotoran sapi mengandung bahan aktif psilosibin dan psilosina, yang ternasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 46 dan 47 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes No.2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

    Ancaman Pidana Bagi yang mengkonsumsi karena dianggap tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menguasai, menyimpan, memiliki, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dapat dikenakan Pasal 111 UU No.35 Tahun 20019 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun penjara.

    Semantara terhadap penjual, yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, diancam Pasal 114 UU No.35 Tahun 20019 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara.

    Penutup

    Indonesia merupakan negara subur dengan banyaknya penduduk memelihara ternak termasuk kerbau, sapi, kuda dan lain sebagainya. Sepertihalnya dikampung saya Ponorogo kotoran ternak dimanfaatkan sebagai pupuk organik pada tanaman, yang memerlukan proses secara alami dengan cara dibiarkan hingga kering dan bercampur dengan tanah, hal tersebut menimbulkan banyak potensi tumbuh jamur kotoran sapi (jamur tai sapi) yang termasuk dalam kategori narkoba. 😟

    Karena adanya kemudahan untuk mendapatkan, timbul kekawatiran dikemudian hari akan banyak orang mengkonsumsi jamur ini hanya sekedar mencoba atau dijadikan bahan mabuk-mabukan atau memproduksi jamur dalam bentuk menarik, seperti Keripik jamur Kotoran Sapi “Snack Good” dengan harga jual Rp.95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah).
    Untuk itu perlu peran kita bersama dalam mencegah generasi penerus sebagai penikmat Narkoba.
    Selengkapnya
    Syarat, biaya, dan cara membuat SKCK di Polsek Pamulang - Polres Tangerang Selatan

    Syarat, biaya, dan cara membuat SKCK di Polsek Pamulang - Polres Tangerang Selatan

    Surat Keterangan Catatan Kepolisian
    Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
    Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan sebuah surat keterangan resmi yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kepada pemohon yang merupakan warga masyarakat guna memenuhi permohonan atau keperluan karena ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan analisa hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang pemohon.

    SKCK hanya bisa dikeluarkan sesuai dengan KTP asal pemohon, dan masa berlaku ditetapkan 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan, apabila masih memerlukan SKCK, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perpanjangan SKCK dengan memperlihatkan SKCK yang lama untuk dilakukan penelitian sebagaimana mestinya.

    Kewenangan penerbitan SKCK

    Kewenangan penerbitan SKCK dilakukan pada tingkat POLRI berdasarkan kegunaan SKCK, diantaranya :
    1. Kepolisian Sektor (Polsek)
      Digunakan sebagai kelengkapan dalam memenuhi persyaratan bagi pengguna, antara lain untuk :
      • Menjadi calon pegawai pada lembaga/ perusahaan/badan swasta (karyawan Swasta), dan
      • Melaksanakan suatu kegiatan atau keperluan tertentu dalam lingkup wilayah Polsek, antara lain: pencalonan kepala desa; pencalonan sekretaris desa; pindah alamat; atau melanjutkan sekolah.
    2. Kepolisian Resort (Polres)
      Digunakan sebagai kelengkapan dalam memenuhi persyaratan bagi pengguna, antara lain untuk :
      • pencalonan menjadi anggota legislatif dan pimpinan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota (penerbitan SKCK ditandatangani oleh Kapolres);
      • menjadi calon pegawai pada lembaga/badan/instansi pemerintahan dan perusahaan vital yang ditetapkan oleh pemerintah;
      • masuk pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri; atau
      • melaksanakan kegiatan atau keperluan dalam lingkup wilayah Polres, antara lain melengkapi persyaratan pencalonan pejabat publik, persyaratan izin kepemilikan Senjata Api (Senpi) non organik TNI dan Polri, atau melanjutkan sekolah.
    3. Kepolisian Daerah (Polda)
      Pada tinggat Polda secara administratif dilaksanakan oleh Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda, digunakan sebagai kelengkapan persyaratan bagi pengguna, antara lain untuk :
      • untuk pencalonan menjadi anggota legislatif atau pimpinan kepala daerah di tingkat provinsi (Penerbitan SKCK ditandatangani oleh Dirintelkam Polda);
      • memperoleh paspor dan/atau visa;
      • WNI yang akan bekerja di luar negeri; atau
      • melaksanakan kegiatan atau keperluan dalam lingkup wilayah Polda (pencalonan pejabat publik; menjadi notaris; atau melanjutkan sekolah).
    4. Markas Besar (Mabes) Polri
      Digunakan sebagai kelengkapan dalam memenuhi persyaratan bagi pengguna, antara lain untuk :
      • untuk keperluan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (ditandatangani oleh Kabaintelkam Polri atau Wakabaintelkam atas nama Kabaintelkam Polri);
      • kepentingan untuk menjadi pejabat negara pada tingkat pusat (baik dalam legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga pemerintah);
      • WNI yang akan ke luar negeri untuk kepentingan sekolah atau kunjungan dan/atau penerbitan visa; atau
      • WNI dan/atau WNA untuk melaksanakan kegiatan atau keperluan dalam lingkup nasional dan/atau internasional (naturalisasi kewarganegaraan, izin tinggal tetap di luar negeri (permanent resident), atau adopsi anak bagi pemohon WNA).

    Syarat Pembuatan SKCK

    Persyaratan yang wajib anda penuhi tentu saja berkaitan dengan dokumen-dokumen pendukung, berikut persyaratan yang dibutuhkan : (Pasal 10 Perkap No.18 Th 2014)
    1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 2 lembar (dengan Menunjukan KTP asli);
    2. Fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP;
    3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
    4. Fotokopi Akta Kelahiran;
    5. Fotokopi Ijazah Terakhir; dan
    6. Pas foto berwarna ukuran 4×6 sebanyak 6 lembar
      Catatan → latar belakang merah, tampak muka, berpakaian sopan, dan bagi pemohon yang menggunakan jilbab, pasfoto harus tampak muka secara utuh, (digunakan untuk SKCK, Arsip, Buku agenda, Kartu TIK, dan formulir sidik jari).

    Cara Membuat SKCK

    Jika syarat pembuatan SKCK sudah lengkap, anda secara langsung mendatangi Polsek, Polres, Polda, atau Mabes, sesuai kewenangan penerbitan SKCK yang didasarkan atas kegunaan /tujuan pembuatan SKCK.

    Loket Pelayanan SKCK buka mulai hari Senin - Jumat pada jam 08.30-15.00, dengan waktu istirahat jam 12.00 – 13.00 (loket pelayanan tutup pada waktu istrirahat).

    Datang pada loket pelayanan, sampaikan maksud dan tujuan pembuatan SKCK, serahkan persyaratan, kemudian anda akan diberikan blanko yang harus diisi mengenai informasi pribadi dan pernyataan tidak pernah melakukan tindak kejahatan.

    Setelah blangko selesai diisi selanjutnya serahkan kepada petugas, lalu anda dapat melanjutkan proses sidik jari.

    Dalam waktu kurang dari satu jam, petugas loket pembuatan SKCK akan memanggil nama pemohon dan menyerahkan SKCK asli, lalu lakukan foto copy sesuai keperluan untuk dilakukan legalisir SKCK.

    Biaya Pembuatan SKCK

    Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya pembuatan SKCK adalah sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan biaya pembuatan SKCK untuk Warga Negara Asing (WNA) adalah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

    Pembuatan SKCK di Polsek Pamulang

    Sesuai kewenangan penerbitan SKCK, Polsek Pamulang hanya menerbitkan SKCK atas pemohon dengan alamat Domisili Kecamatan Pamulang sebagai kelengkapan dalam memenuhi persyaratan untuk menjadi calon pegawai pada lembaga/ perusahaan/badan swasta (karyawan Swasta), pencalonan kepala desa, pencalonan sekretaris desa, pindah alamat, atau melanjutkan sekolah.

    Untuk syarat, biaya, dan tata cara pembuatan SKCK di Polsek Pamulang pada dasarnya sama sesuai yang diuraikan secara umum di atas. Silahkan datang langsung ke Kantor Polsek Pamulang yang berada di Jl. Surya Kencana No. 1 Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang Kota. Tangerang Selatan.

    Peta Lokasi Polsek Pamulang :

    Tips
    Datang lebih awal dan hindari jam istirahat, bawalah alat tulis bolpoin dengan tinta hitam, siapkan uang pas untuk lakukan pembayaran, jika dimungkinkan bawa tisu basah untuk menghapus tinta bekas sidik jari pada tangan, dan lakukan foto copy SKCK untuk legalisir.
    Selengkapnya
    Beranda

    Hukum