Restorative Justice Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Prof.H.MUHAMMAD TITO Karnavian, Ph.D pada 27 Juli 2018 menand...
Tips Kejahatan agar Terhindar Penipuan Online

Tips Kejahatan agar Terhindar Penipuan Online

Belanja Online
Image : Belanja Online
Belanja menggunakan transaksi online mulai menjadi tren di Indonesia, kemudah dan praktis dijadikan alasan pengguna belanja Online, pencarian dan pembelian barang sangat mudah dengan hanya membuka laptop atau smartphone yang terkoneksi internet maka jual beli akan berjalan tanpa bertemu langsung antara penjual dan pembeli.

Meningkatnya pengguna belanja dengan transaksi online, dimanfaatkan orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan penipuan. Akirnya banyak orang datang kekantor Polisi melaporkan telah menjadi korban penipuan Online dengan kerugian mulai dari 500 ribu hingga jutaan rupiah. Kebanyakan korban terperdaya pelaku yang menawarkan Barang Murah, Barang Discount, Barang Ex Import, Barang Black Market, dan sebagainya.

Saya menyarankan agar transaksi dilakukan dengan cara bertemu langsung (face to face) atau dengan cara metode Cash On Delivery dimana pembeli membayar barang jika pejual mengantarkannya sampai ke alamat pembeli, jika memang terpaksa harus dilakukan secara online maka lebih baik membeli barang menggunakan marketplace yang biasa disediakan bukalapak dan tokopedia karena transaksi pembelian menggunakan jasa pihak ketiga sehingga lebih aman. Jika sangat terpaksa membeli barang dari penjual yang memasang iklan pada facebook, istagram dan/atau forum trade, maka agar tidak menjadi korban penipuan lebih baik baca Tips Kejahatan sehubungan dengan penipuan online, dibawah ini :

1. Jangan mudah percaya dengan harga Murah.

Pelaku penipuan sengaja menjebak korban dengan harga murah, berdalih dengan harga barang Discount, barang Ex Import, atau barang Black Market. Pelaku memasang harga yang ditawarkan jauh lebih murah dari harga normal. Jika demikian, wajiblah waspada untuk mencari perbandingan harga lain, karena pada prinsipnya penjual tidak mau mendapatkan keuntungan rendah dengan menjual barang dibawah harga pasaran.

2. Jangan percaya pada Testimoni pejual.

Pelaku penipuan akan melengkapi dirinya dengan testimoni berupa screenshot percakapan, bukti transfer, atau foto kegiatan, hingga melengkapi diri dengan data diri berupa KTP palsu (sudah dilakukan edit). Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar calon korban terperdaya dengan review yang seolah asli dari pembeli.

3. Gunakan Rekening Bersama (rekber).

Rekening bersama (rekber) merupakan metode transaksi pembayaran yang menggunakan pihak ketiga, tujuannya untuk menjaga transaksi jual beli agar lebih aman, dilakukan dengan cara pembeli mentransfer uang pembelian ke rekening pemilik penyedia jasa rekber, uang pembalian ditahan sampai barang diterima pembeli, setelah itu baru uang akan ditransfer kepada penjual. Tetapi metode pembayaran ini juga tidak dibilang 100% aman, karena kita tidak mengetahui secara langsung kredibelitas dan legalitas pihak ketiga sebagai pengelola rekening bersama tersebut.

4. Simpan Bukti transfer Uang.

Bukti transfer uang ini merupakan bukti penyerahan uang dari pembeli kepada penjual. Sehingga lakukan penyimpanan pada bukti transfer ini, sangat bermanfaat jika terjadi penipuan dan apa bila barang tidak dikirim, dimana penjual setelah menerima uang tidak mengirim barang yang dibeli / memberikan bukti pengiriman, maka bukti transfer uang ini dapat dijadikan bukti untuk membuat laporan kepada Kapolisian atau laporan kepada pihak Bank untuk dilakukan pemblokiran rekening pelaku.

Jika terjadi penipuan, tetapi bukti transfer hilang maka segera lakukan print rekening koran bank untuk membuktikan bahwa saudara telah melakukan transfer, print rekening koran tersebut sebagai pengganti bukti transfer yang dapat digunakan untuk membuat laporan polisi dan laporan ke Bank untuk blokir rekening pelaku.

5. Simpan bukti Pengiriman.

Bukti pengiriman disini berupa nomor resi yang diberikan pejual kepada kita sebagai bukti bahwa barang telah dikirim. Nomor Resi merupakan nomor unik (tidak akan sama) yang oleh diberikan jasa ekspedisi / pengiriman barang kepada penjual yang mengirim barang kepada pembeli. Resi tersebut diberikan penjual kepada pembeli, sebagai bukti bahwa barang telah dikirim, sehingga pembeli dapat melakukan pengecekan secara online terhadap barang yang telah dibeli. Selengkapnya
Oleh pada 1/18/2019 , 0 Komentar
Objek Praperadilan berdasarkan KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi

Objek Praperadilan berdasarkan KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan dan/atau penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi.

Ketentuan praperadilan didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 77 s/d Pasal 83, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3), dan Pasal 124.

Pasal 77 KUHAP mengatur Obyek prepreadilan yang hanya sebatas penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tetapi seiring perkembangan hukum Obyek (ruang lingkup) praperadilan mengalami Perluasan terutama dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempengaruhi praperadilan diantaranya :

1. Kewenangan Praperadilan Penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

(Berdasarkan Putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014)

Kewenangan praperadilan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, maka dengan adanya Putusan 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi (MK) memperluas ranah praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan.

Dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam membuat putusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga harus menjungung tinggi "asas due process of law” guna menghargai Hak Asasi Manusia (HAM), serta pertimbangan bahwa penetapan tersangka merupakan proses penyidikan yang merampas hak asasi manusia (HAM) yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan.

Selain itu, dalam putusan perkara nomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah menyatakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

Untuk lebih jelas baca : Pemahaman Tentang Alat Bukti sebagai "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan sebagai "Bukti Yang Cukup"

Sebelumnya Praktik praperadilan terkait penetapan tersangka, dapat ditemukan pada :
  • Putusan Nomor : 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel, dengan pertimbangan hukumnya menghubungkan sah atau tidaknya penetapan tersangka dengan penahanan sebagai upaya paksa kemudian ditafsirkan makna alat bukti yang cukup dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP terhadap ketentuan Pasal 184 ayat (1) sehingga penetapan tersangka termasuk objek praperadilan namun mengenai penghentian penyidikan sebagai bagian dari penetapan tersangka dianggap bukan materi praperadilan.
  • Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel dengan amar putusan menyatakan Surat Perintah Penyidikan yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat.

2. Membatasi Ruang Lingkup Hukum Materil Praperadilan.

Berdasarkan Putusan MK Nomor : 109/PUU-XIII/2015

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor : 109/PUU-XIII/2015 menafsirkan makna penyidik independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan praperadilan tidak sahnya penetapan tersangka. Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan ketika terdapat perbedaan perihal kedudukan penyidik antara KUHAP dengan Undang Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dalam menjalankan tugasnya KPK tetap terikat pada Undang-udanng Nomor 30 tahun 2002, serta dapat mengesampingkan KUHAP sepanjang hal tersebut secara khusus diatur dalam Undang-udanng Nomor 30 tahun 2002, sejalan dengan prinsip lex specialis derogat legi generalis. Selanjutnya, MK berpendapat penyidik KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-udanng Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak harus hanya berasal dari institusi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP, dan KPK memiliki kewenangan untuk mengangkat sendiri penyidiknya.

3. Gugurnya Permohonan Praperadilan.

Berdasarkan Putusan MK Nomor : 102/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”.

Dalam praperadilan pengertian “perkara sudah mulai diperiksa” adalah pada saat pokok perkara disidangkan. Putusan ini menyelesaian perbedaan tasir para hakim pada saat menggugurkan permohonan praperadilan, mengingat sebelumnya terdapat putusan praperadilan yang menggugurkan permohonan setelah berkas dikirim sebagaimana Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2015/PN.Tdn dengan alasan bahwa frasa “sudah mulai diperiksa” tidak diatur secara gramatikal (sesuai tata bahasa) oleh KUHAP sehingga kualifikasi “sudah mulai diperiksa” ditafsirkan secara sistematis terhadap ketentuan BAB XVI “Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan” Bagian Ketiga “Acara Pemeriksaan Biasa” pada Pasal 152 KUHAP yang menjelaskan “Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang”, sehingga dipandang proses penunjukan hakim dan proses penetapan hari sidang yang dilakukan oleh hakim melalui proses pemeriksaan berkas perkara terlebih dahulu.

4. Penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Berdasarkan Putusan Nomor : 130/PUU-XIII/2015

Putusan tersebut berawal dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI) yang melakukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 14 huruf b, dan i, Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (1) dan (2), serta Pasal 139 KUHAP. Hingga Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan untuk sebagian, menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai "penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, korban/pelapor, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan".

Dengan demikian SPDP tidak hanya sebagai bentuk kelengkapan administrasi tetapi sebagai implementasi prinsip check and balance antara penyidik dengan penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor. Dalam dasar pertimbangan MK menjelaskan bahwa terhadap terlapor yang mendapatkan SPDP dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan menunjuk penasihat hukum untuk mendampinginya, sementara bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum guna mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan.

Putusan ini memberikan ruang bagi tersangka untuk melakukan praperadilan apabila pada saat berstatus sebagai terlapor belum menerima SPDP atau lewatnya waktu 7 (tujuh) hari penyerahan SPDP kepada terlapor. Sebagai acuannya adanya prinsip due process of law yang harus dipenuhi.

Penolakan terhadap alasan praperadilan karena telat mengirim SPDP sesuai dengan Putusan MK dapat diketahui melalui Putusan Nomor : 71/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL dengan alasan “apabila tidak didalilkan ke dalam permohonan berarti pemohon menganggap tentang surat pemberitahuan dimulainya penyidikan bukan perkara yang substansial sehingga alasan tersebut ditolak”, putusan ini merujuk pada formulasi permohonan praperadilan yang tidak memuat keberatan atas keterlambatan penyerahan SPDP melainkan diajukan pada kesimpulan. Selengkapnya
Oleh pada 10/30/2018 , 1 Komentar
Surat Edaran Kapolri Nomor 7 tahun 2018 tentang Penghentian Penyelidikan

Surat Edaran Kapolri Nomor 7 tahun 2018 tentang Penghentian Penyelidikan

Dalam proses penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, apabila fakta dan bukti yang dikumpulkan oleh penyelidikan tidak memadai, maka cukup alasan untuk tidak melanjutkan penyelidikan menjadi penyidikan (pengentian penyelidikan) guna memberikan kepastian hukum dengan memperhatikan memperhatikan persyaratan dan mekanisme pengentian penyelidikan.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Prof.H.Muhammad Tito Karnavian, Ph.D pada 27 Juli 2018 menandatangani Surat Edaran Nomor : SE/7/VII/2018 tetang Pengentian Penyelidikan, yang mengatur tentang persyaratan dan mekanisme pengentian penyelidikan.

Surat Edaran Kapolri Nomor : 07 tahun 2018, mengatur persyaratan dalam proses Penyelidikan perkara berdasarkan :
  1. Laporan Polisi, Laporan Informasi, dan pengaduan;
  2. Surat Printah Tugas;
  3. Surat Printah Penyelidikan;
  4. Pengumpulan bahan keterangan;
  5. Pengumpulan dokumen;
  6. Pendapat ahli (jika diperlukan);
  7. Laporan hasil penyelidikan.

Sementara mekanisme penhentian penyelidikan, diatur sebagai berikut :
  1. Penyelidik membuat laporan hasil penyelidikan guna menentukan apakah peristiwa tersebut dapat ditingkatkan ke proses penyidikan atau tidak;
  2. Penyidik melakukan gelar perkara biasa dan dapat melibatkan fungsi pengawas dan fungsi hukum pada tingkat : Mabes Polri oleh Direktorat, Polda pada Subdit, Polres pada Satuan, Polsek pada Unit;
  3. Menerbitkan Administrasi meliputi :
    • Laporan Hasil Gelar Perkara (absensi, dokumentasi, dan notulen gelar);
    • Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2 Lid) dengan alasan tidak ditemukan peristiwa pidana;
    • Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan diberikan kepada pelapor;
Apa bila pelapor maupun penyelidik menemukan fakta dan bukti baru (novum), maka penyelidikan dapat dibuka kembali melalui mekanisme gelar perkara dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan lanjutan;

Surat Edaran Kapolri Nomor 7 tahun 2018 tetang Pengentian Penyelidikan, merupakan sebagai bentuk transparansi penyidikan yang dilakupan Polri dan sebagai dasar dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/7/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penghentian Penyelidikan.
View Download Lampiran
Selengkapnya
Oleh pada 9/25/2018 , 1 Komentar
Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Restorative Justice
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Prof.H.MUHAMMAD TITO Karnavian, Ph.D pada 27 Juli 2018 menandatangani Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merupakan entry point dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia. Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu tindak pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama perkembangan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dengan membebani pelaku kejahatan dengan kesadarannya megakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrin) Polri pada tahun 2012 telah mengeluarkan Surat Telegram Kabareskrim Nomor: STR/583/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang Penerapan Restorative Justice, surat telegram tersebut yang dijadikan dasar penyidik dalam penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif, hingga muncul Surat Edaran Kapolri Nomor 7 tahun 2018 (SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018) tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat edaran Kapolri tentang Restorative Justice inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (restorative justice) di Lingkungan Polri.

Metode penyelesaian perkara pidana yang mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) yang dapat dijadikan acuan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) terhadap perkara pidana, adalah sebagai berikut :
  1. Pasal 76 ayat (1) KUHP bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terdapat dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.
  2. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di Pengadilan Negeri diwajibkan dupayakan diversi.
    Baca ➞ Diversi dan Restorative Justice Pada Sistem Peradilan Pidana Anak dan Restorative Justice sebagai tujuan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
  3. Pasal 15 ayat (2) undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  4. Pasal 51 ayat (7) Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagian Provinsi Papua bahwa untuk membebaskan pelaku pidana dan tuntutan pidana menurut ketentuan pidana yang berlaku, diperlukan pernyatan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadi peristiwa pidana.
    Pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dalam metode penyidikannya dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :
    1. Pasal 7 ayat (1) huruf J Undang Undang No.08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
    2. Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang Undang No.08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
      1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
      2. Selaras dengan hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
      3. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
      4. Harus masuk akal, patut, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, dan ;
      5. Menghormati hak asasi manusia (HAM).
    3. Pasal 18 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan undang-undang serta Kode Etik Profesi Polri.
    4. Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.
    Pedoman penanganan Penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice adalah sebagai berikut :
    • Terpenuhi syarat materiil, yaitu :
      1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
      2. Tidak berdampak konflik sosial;
      3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
      4. Prinsip pembatas;
        • Pada pelaku : Tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (schuld) atau mensrea dalam bentuk kesengajaan (dolus atau opzet) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk); dan Pelaku buka residivis.
        • Pada tindak pidana dalam proses: Penyelidikan; dan Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.
    • Terpenuhi syarat formil, yaitu :
      1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan pelapor);
      2. Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisiahan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik;
      3. Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadailan restoratif (restorative justice);
      4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadailan restoratif (restorative justice);
      5. Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
      6. Semua tindak pidana dapat dilakukan restorative justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia;

    • Mekanisme penerapan keadailan restoratif (restorative justice):
      1. Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapir dan terlapor) yang ditandatangani diatas meterai, lakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadailan restoratif (restorative justice).
      2. Permohonan perdamaian setelah memenuhi persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atas penyidik untuk mendapat persetujuan;
      3. Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
      4. Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak terlibat;
      5. Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk pengentian perkara;
      6. Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintah bila diperlukan;
      7. Menyusun kelangkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
      8. Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan restorative justice;
      9. Untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyelidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan surat Ketetapan Pengentian Penyelidikan yang ditanda tangani oleh :
        • Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
        • Direktur Reserse Kriminal pada tingkap Polda;
        • Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek;
      10. Untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, yang ditanda tangani oleh :
        • Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
        • Direktur Reserse Kriminal pada tingkap Polda;
        • Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek;
      11. Mencatat pada buku register B-19 sebagai perkara keadailan restoratif (restorative justice) dihitung sebagai penyelesaian perkara.

    Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana
    View Download Lampiran
    Selengkapnya
    Oleh pada 9/22/2018 , 0 Komentar
    DREGD Tangerang Raya gelar Bakti Sosial di Panti Asuhan Al-Falah Ciputat

    DREGD Tangerang Raya gelar Bakti Sosial di Panti Asuhan Al-Falah Ciputat

    DREGD Tangerang Raya
    Baksos DREGD Tangerang Raya
    Bertepatan dengan bulan Ramadhan 1439 H, DREGD TANGERANG RAYA pada tanggal 02 Juni 2018 mengadakan kegiatan bakti sosial dan buka puasa yang dilaksanakan dengan anak-anak yatim piatu di Panti Asuhan Al-Falah yang beralamat di Kp. Parung Benying RT. 01 RW. 03 Kel. Sarua Kec. Ciputat Kota. Tangerang Selatan.

    DREGD adalah singkatan dari Dua Ribu Enam Gelombang Dua, merupakan wadah Alumni Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) POLRI pada tahun 2006 Gelombang Dua yang tersebar seluruh Indonesia dengan tempat Pendidikan Bintara POLRI yang berbeda, sementara di Tangerang disebutnya sebagai DREGD TANGERANG RAYA yang terdiri dari anggota Polri Polres Kota Tangerang, Polres Metro Tangerang Kota, dan Polres Tangerang Selatan.

    Acara bakti sosial dan buka puasa bersama merupakan agenda tahunan dari DREGD TANGERANG RAYA, sebagai ajang silaturahmi dan menjaga kekompakan satu angkatan serta sebagai wujud nyata kepedulian sosial kepada sesama untuk saling berbagi kasih dan kebahagiaan.

    Tahun ini giliran DREGD Tangerang Setalan sebagai tuan rumah kegiatan, sehingga halaman Polres Tangerang Selatan dijadikan titik kumpul, setelah dilakukan doa bersama selanjutnya sekitar 40 orang anggota DREGD menuju lokasi tujuan Panti Asuhan Al-Falah di Ciputat,Tangerang Selatan.

    Kegiatan dimulai dengan pembukaan dan sambutan dari DREGD TANGERANG RAYA serta perwakilan Panti Asuhan Al-Falah, kemudian dilanjutkan dengan acara berbuka puasa bersama dan penyerahan secara langsung santunan kepada anak yatim piatu, hingga diakhiri dengan sholat berjamaah.

    Brigadir FAISAL SYAH, SH selaku Ketua DREGD Tangerang Selatan, menyampaikan “Kegiatan ini agenda tahunan DREGD Tangerang Raya, sebagai ajang silaturahmi dan menjaga kekompakan serta wujud kepedulian sosial sebagai anggota POLRI”.

     Selengkapnya
    Oleh pada 6/03/2018 , 0 Komentar
    Perma Pedoman Hakim dalam Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum

    Perma Pedoman Hakim dalam Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum

    Pedoman Hakim dalam Mengadili Perkara Perempua
    Pedoman Hakim dalam Mengadili Perkara Perempua
    Mahkamah Agung (MA) pada 11 Juli 2017 telah menerbitkan Peraturan MA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang telah diundangkan dalam berita negara pada 4 Agustus 2017, hingga menjadi pegangan hakim semua tingkat peradilan ketika mengadili jenis perkara perempuan, baik perempuan sebagai korban, saksi, atau terdakwa untuk lebih menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan ketika berkonflik hukum di pengadilan.

    Perma ini tidak mengubah hukum acara peradilan, tetapi lebih pada penguatan perlindungan terhadap perempuan yang dalam proses peradilan justru menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan yang menjadi korban, saksi, atau terdakwa.

    Ketua Umum Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Choky Risda Ramadhan mengatakan, ditemukan adanya ketidakadilan terhadap penanganan perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, mulai dari stereotip gender (perbedaan ciri-ciri atau atribut yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan) hingga perlakuan diskriminatif, serangkaian ketidakadilan hingga berdampak pada kurang optimalnya penanganan perkara di pengadilan dalam memberikan perlindungan dan keadilan. Sepertihalnya pemeriksaan hakim dan penegak hukum lainnya dalam perkara korban perkosaan yang seringkali mempertanyakan mengenai riwayat seksual (masih perawan atau tidak), pakaian yang digunakan, hingga gaya apa yang dilakukan pelaku. Reff : hukumonline.com, 09 Agustus 2017.

    Ada poin yang penting dalam PERMA Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, diantaranya :
    1. Hakim mengadili berasaskan asas penghargaan harkat dan martabat manusia; nondiskriminasi; kesetaraan gender; persamaan di depan hukum; keadilan; kemanfaatan; dan kepastian hukum.
    2. Hakim dilarang bersikap : misalnya menunjukkan sikap merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi perempuan, mengeluarkan pandangan/pernyataan yang mengandung stereotip gender.
    3. Hakim wajib mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan dan hukum tidak tertulis; menafsirkan aturan atau hukum tidak tertulis yang menjamin kesetaraan gender; menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal, rasa keadilan guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan setara, dan nondiskriminasi; konvensi/perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.
    4. Dalam persidangan hakim agar mencegah para pihak yang membuat pernyatan yang menyalahkan, merendahkan, mengintimidasi, atau menggunakan latar belakang seksualitas perempuan yang berhadapan dengan hukum.
    5. Apabila perempuan mengalami hambatan fisik dan psikis, hakim menyarankan dan mengabulkan untuk menghadirkan pendamping. (Pasal 9)
    6. Memberi panduan bagi Makamah Agung ketika melakukan pemeriksaan uji materiil terkait perempuan yang berhadapan dengan hukum. (Pasal 11)

    Peraturan Makamah Agung (PERMA) Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
    View Download Lampiran
    Selengkapnya
    Oleh pada 5/25/2018 , 0 Komentar
    Jamur Kotoran Sapi Termasuk Narkoba dengan Efek Halusinasi

    Jamur Kotoran Sapi Termasuk Narkoba dengan Efek Halusinasi

    Jamur Kotoran Sapi
    Jamur Kotoran Sapi (image:elsinta.com)
    Jamur kotoran ternak dalam bahasa latin bernama Psilocybe Cubensis termasuk dalam kelompok jamur yang mengandung bahan aktif psilosibin dan psilosina merupakan zat halusinogen yang mempunyai sifat halusinasi, sehingga sering disebut sebagai Jamur halusinasi (genus Psylocybe) yang terkenal dengan istilah Magic Mushroom.

    Berdasarkan literatur, jamur kotoran ternak mengandung bahan aktif psilosibin dan psilosina yang termasuk ke dalam narkotika golongan I. Sifat halusinasi pada Psilosibin dapat mengubah suasana hati (mood) penggunanya, mengubah persepsi diri dan/atau dunia sekeliling, serta dapat meluapkan perasaan baik perasaan sedih (depresi) atau senang (euphoria).

    Jamur kotoran sapi atau Psilocybe Cubensis dapat ditemukan di seluruh Amerika Selatan, Asia (termasuk Indonesia), Eropa dan bagian Australia. Tumbuh tumbuh subur pada iklim manapun dan hidup diatas permukaan kotoran hewan, seperti kerbau, banteng, sapi dan lain-lain.

    Jamur kotoran ternak (termasuk jamur tai kebo atau tahi sapi) ini digemari oleh sebagian orang, karena Efek bagi orang yang mengkonsumsi Magic Mushroom dapat terhalusinasi (halusinogen), juga mengalami euforia, dan dapat mengalami kesedihan yang berlebih karena indra perasa (terutama lidah dan kulit) akan menjadi lebih sensitif. 💩

    Keripik jamur "Snack Good"

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, menjelaskan bahwa Keripik jamur Kotoran Sapi “Snack Good” yang pada akhir tahun 2017 marak dimedia dijual dengan harga Rp.95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), terbuat dari jamur psilosibin (Psilocybin sp.) atau yang dikenal sebagai “magic mushroom” yang mengandung bahan aktif psilosibin dan psilosina. Tidak terdaftar atau tidak mempunyai izin edar, baik nomor izin edar Badan POM (MD) maupun nomor izin edar Dinas Kesehatan (PIRT), maka jika produk tersebut ditemukan di peredaran maka dapat dikategorikan sebagai produk pangan ilegal.

    Hingga Direktorat Tindak Pidana Narkoba Basreskrim Polri melakukan penangkapan di bandung terhadap penjual keripik jamur mengandung narkoba dengan barang bukti berupa 47,5 Kg jamur olahan siap edar dan 4 kilogram bahan mentah jamur kotoran sapi kering, (AntaraNews - 22/10/2017).

    Aturan Hukuman terhait menjual, menanam, budidaya, atau konsumsi Jamur Kotoran Sapi

    Berdasarkan penjelasan dari BPOM bahwa jamur psilosibin (Psilocybin sp.) atau yang dikenal sebagai “magic mushroom” atau jamur kotoran sapi mengandung bahan aktif psilosibin dan psilosina, yang ternasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 46 dan 47 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes No.2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

    Ancaman Pidana Bagi yang mengkonsumsi karena dianggap tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menguasai, menyimpan, memiliki, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dapat dikenakan Pasal 111 UU No.35 Tahun 20019 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun penjara.

    Semantara terhadap penjual, yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, diancam Pasal 114 UU No.35 Tahun 20019 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara.

    Penutup

    Indonesia merupakan negara subur dengan banyaknya penduduk memelihara ternak termasuk kerbau, sapi, kuda dan lain sebagainya. Sepertihalnya dikampung saya Ponorogo kotoran ternak dimanfaatkan sebagai pupuk organik pada tanaman, yang memerlukan proses secara alami dengan cara dibiarkan hingga kering dan bercampur dengan tanah, hal tersebut menimbulkan banyak potensi tumbuh jamur kotoran sapi (jamur tai sapi) yang termasuk dalam kategori narkoba. 😟

    Karena adanya kemudahan untuk mendapatkan, timbul kekawatiran dikemudian hari akan banyak orang mengkonsumsi jamur ini hanya sekedar mencoba atau dijadikan bahan mabuk-mabukan atau memproduksi jamur dalam bentuk menarik, seperti Keripik jamur Kotoran Sapi “Snack Good” dengan harga jual Rp.95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah).
    Untuk itu perlu peran kita bersama dalam mencegah generasi penerus sebagai penikmat Narkoba.     Selengkapnya
    Oleh pada 5/24/2018 , 2 Komentar
    Beranda

    Hukum