fianhar

1. Kewenangan Praperadilan Penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan. (Berdasarkan Putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014)
   
   
   Kewenangan praperadilan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, maka dengan adanya Putusan 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi (MK) memperluas ranah praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan.
   
   
   Dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.
   
   
   Pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam membuat putusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga harus menjungung tinggi "asas due process of law” guna menghargai Hak Asasi Manusia (HAM), serta pertimbangan bahwa penetapan tersangka merupakan proses penyidikan yang merampas hak asasi manusia (HAM) yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan.
   
   
   Selain itu, dalam putusan perkara nomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah menyatakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.
   
   Sebelumnya Praktik praperadilan terkait penetapan tersangka, dapat ditemukan pada :
   • Putusan Nomor : 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel, dengan pertimbangan hukumnya menghubungkan sah atau tidaknya penetapan tersangka dengan penahanan sebagai upaya paksa kemudian ditafsirkan makna alat bukti yang cukup dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP terhadap ketentuan Pasal 184 ayat (1) sehingga penetapan tersangka termasuk objek praperadilan namun mengenai penghentian penyidikan sebagai bagian dari penetapan tersangka dianggap bukan materi praperadilan.
   • Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel dengan amar putusan menyatakan Surat Perintah Penyidikan yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat.
2. Membatasi Ruang Lingkup Hukum Materil Praperadilan.
   Berdasarkan Putusan MK Nomor : 109/PUU-XIII/2015
   
   Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor : 109/PUU-XIII/2015 menafsirkan makna penyidik independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan praperadilan tidak sahnya penetapan tersangka. Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan ketika terdapat perbedaan perihal kedudukan penyidik antara KUHAP dengan Undang Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dalam menjalankan tugasnya KPK tetap terikat pada Undang-udanng Nomor 30 tahun 2002, serta dapat mengesampingkan KUHAP sepanjang hal tersebut secara khusus diatur dalam Undang-udanng Nomor 30 tahun 2002, sejalan dengan prinsip lex specialis derogat legi generalis. Selanjutnya, MK berpendapat penyidik KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-udanng Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak harus hanya berasal dari institusi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP, dan KPK memiliki kewenangan untuk mengangkat sendiri penyidiknya.
   
3. Gugurnya Permohonan Praperadilan.
   Berdasarkan Putusan MK Nomor : 102/PUU-XIII/2015
   
   
   Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”.
   
   
   Dalam praperadilan pengertian “perkara sudah mulai diperiksa” adalah pada saat pokok perkara disidangkan. Putusan ini menyelesaian perbedaan tasir para hakim pada saat menggugurkan permohonan praperadilan, mengingat sebelumnya terdapat putusan praperadilan yang menggugurkan permohonan setelah berkas dikirim sebagaimana Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2015/PN.Tdn dengan alasan bahwa frasa “sudah mulai diperiksa” tidak diatur secara gramatikal (sesuai tata bahasa) oleh KUHAP sehingga kualifikasi “sudah mulai diperiksa” ditafsirkan secara sistematis terhadap ketentuan BAB XVI “Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan” Bagian Ketiga “Acara Pemeriksaan Biasa” pada Pasal 152 KUHAP yang menjelaskan “Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang”, sehingga dipandang proses penunjukan hakim dan proses penetapan hari sidang yang dilakukan oleh hakim melalui proses pemeriksaan berkas perkara terlebih dahulu.
4. Penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Berdasarkan Putusan Nomor : 130/PUU-XIII/2015
   
   Putusan tersebut berawal dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI) yang melakukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 14 huruf b, dan i, Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (1) dan (2), serta Pasal 139 KUHAP. Hingga Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan untuk sebagian, menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai "penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, korban/pelapor, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan".
   
   Dengan demikian SPDP tidak hanya sebagai bentuk kelengkapan administrasi tetapi sebagai implementasi prinsip check and balance antara penyidik dengan penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor. Dalam dasar pertimbangan MK menjelaskan bahwa terhadap terlapor yang mendapatkan SPDP dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan menunjuk penasihat hukum untuk mendampinginya, sementara bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum guna mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan.
   
   Putusan ini memberikan ruang bagi tersangka untuk melakukan praperadilan apabila pada saat berstatus sebagai terlapor belum menerima SPDP atau lewatnya waktu 7 (tujuh) hari penyerahan SPDP kepada terlapor. Sebagai acuannya adanya prinsip due process of law yang harus dipenuhi.
   
   Penolakan terhadap alasan praperadilan karena telat mengirim SPDP sesuai dengan Putusan MK dapat diketahui melalui Putusan Nomor : 71/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL dengan alasan “apabila tidak didalilkan ke dalam permohonan berarti pemohon menganggap tentang surat pemberitahuan dimulainya penyidikan bukan perkara yang substansial sehingga alasan tersebut ditolak”, putusan ini merujuk pada formulasi permohonan praperadilan yang tidak memuat keberatan atas keterlambatan penyerahan SPDP melainkan diajukan pada kesimpulan.

1. Laporan Polisi, Laporan Informasi, dan pengaduan;
2. Surat Printah Tugas;
3. Surat Printah Penyelidikan;
4. Pengumpulan bahan keterangan;
5. Pengumpulan dokumen;
6. Pendapat ahli (jika diperlukan);
7. Laporan hasil penyelidikan.

1. Penyelidik membuat laporan hasil penyelidikan guna menentukan apakah peristiwa tersebut dapat ditingkatkan ke proses penyidikan atau tidak;
2. Penyidik melakukan gelar perkara biasa dan dapat melibatkan fungsi pengawas dan fungsi hukum pada tingkat : Mabes Polri oleh Direktorat, Polda pada Subdit, Polres pada Satuan, Polsek pada Unit;
3. Menerbitkan Administrasi meliputi :
• Laporan Hasil Gelar Perkara (absensi, dokumentasi, dan notulen gelar);
• Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2 Lid) dengan alasan tidak ditemukan peristiwa pidana;
• Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan diberikan kepada pelapor;

Restorative Justice

1. Pasal 76 ayat (1) KUHP bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terdapat dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.
2. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di Pengadilan Negeri diwajibkan dupayakan diversi.
   Baca ➞ Diversi dan Restorative Justice Pada Sistem Peradilan Pidana Anak dan Restorative Justice sebagai tujuan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Pasal 15 ayat (2) undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Pasal 51 ayat (7) Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagian Provinsi Papua bahwa untuk membebaskan pelaku pidana dan tuntutan pidana menurut ketentuan pidana yang berlaku, diperlukan pernyatan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadi peristiwa pidana.

1. Pasal 7 ayat (1) huruf J Undang Undang No.08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
2. Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang Undang No.08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
   1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
   2. Selaras dengan hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
   3. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
   4. Harus masuk akal, patut, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, dan ;
   5. Menghormati hak asasi manusia (HAM).
3. Pasal 18 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan undang-undang serta Kode Etik Profesi Polri.
4. Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.

• Terpenuhi syarat materiil, yaitu :
1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
4. Prinsip pembatas;
   • Pada pelaku : Tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (schuld) atau mensrea dalam bentuk kesengajaan (dolus atau opzet) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk); dan Pelaku buka residivis.
   • Pada tindak pidana dalam proses: Penyelidikan; dan Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.
• Terpenuhi syarat formil, yaitu :
1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan pelapor);
2. Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisiahan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik;
3. Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadailan restoratif (restorative justice);
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadailan restoratif (restorative justice);
5. Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
6. Semua tindak pidana dapat dilakukan restorative justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia;


• Mekanisme penerapan keadailan restoratif (restorative justice):
1. Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapir dan terlapor) yang ditandatangani diatas meterai, lakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadailan restoratif (restorative justice).
2. Permohonan perdamaian setelah memenuhi persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atas penyidik untuk mendapat persetujuan;
3. Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
4. Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak terlibat;
5. Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk pengentian perkara;
6. Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintah bila diperlukan;
7. Menyusun kelangkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
8. Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan restorative justice;
9. Untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyelidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan surat Ketetapan Pengentian Penyelidikan yang ditanda tangani oleh :
   • Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
   • Direktur Reserse Kriminal pada tingkap Polda;
   • Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek;
10. Untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, yang ditanda tangani oleh :
    • Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
    • Direktur Reserse Kriminal pada tingkap Polda;
    • Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek;
11. Mencatat pada buku register B-19 sebagai perkara keadailan restoratif (restorative justice) dihitung sebagai penyelesaian perkara.

Pedoman Hakim dalam Mengadili Perkara Perempua

1. Hakim mengadili berasaskan asas penghargaan harkat dan martabat manusia; nondiskriminasi; kesetaraan gender; persamaan di depan hukum; keadilan; kemanfaatan; dan kepastian hukum.
2. Hakim dilarang bersikap : misalnya menunjukkan sikap merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi perempuan, mengeluarkan pandangan/pernyataan yang mengandung stereotip gender.
3. Hakim wajib mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan dan hukum tidak tertulis; menafsirkan aturan atau hukum tidak tertulis yang menjamin kesetaraan gender; menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal, rasa keadilan guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan setara, dan nondiskriminasi; konvensi/perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.
4. Dalam persidangan hakim agar mencegah para pihak yang membuat pernyatan yang menyalahkan, merendahkan, mengintimidasi, atau menggunakan latar belakang seksualitas perempuan yang berhadapan dengan hukum.
5. Apabila perempuan mengalami hambatan fisik dan psikis, hakim menyarankan dan mengabulkan untuk menghadirkan pendamping. (Pasal 9)
6. Memberi panduan bagi Makamah Agung ketika melakukan pemeriksaan uji materiil terkait perempuan yang berhadapan dengan hukum. (Pasal 11)

Jamur Kotoran Sapi (image:elsinta.com)

Keripik jamur "Snack Good"

Aturan Hukuman terhait menjual, menanam, budidaya, atau konsumsi Jamur Kotoran Sapi

Penutup

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Kewenangan penerbitan SKCK

1. Kepolisian Sektor (Polsek)
   Digunakan sebagai kelengkapan dalam memenuhi persyaratan bagi pengguna, antara lain untuk :
   • Menjadi calon pegawai pada lembaga/ perusahaan/badan swasta (karyawan Swasta), dan
   • Melaksanakan suatu kegiatan atau keperluan tertentu dalam lingkup wilayah Polsek, antara lain: pencalonan kepala desa; pencalonan sekretaris desa; pindah alamat; atau melanjutkan sekolah.
2. Kepolisian Resort (Polres)
   Digunakan sebagai kelengkapan dalam memenuhi persyaratan bagi pengguna, antara lain untuk :
   • pencalonan menjadi anggota legislatif dan pimpinan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota (penerbitan SKCK ditandatangani oleh Kapolres);
   • menjadi calon pegawai pada lembaga/badan/instansi pemerintahan dan perusahaan vital yang ditetapkan oleh pemerintah;
   • masuk pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri; atau
   • melaksanakan kegiatan atau keperluan dalam lingkup wilayah Polres, antara lain melengkapi persyaratan pencalonan pejabat publik, persyaratan izin kepemilikan Senjata Api (Senpi) non organik TNI dan Polri, atau melanjutkan sekolah.
3. Kepolisian Daerah (Polda)
   Pada tinggat Polda secara administratif dilaksanakan oleh Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda, digunakan sebagai kelengkapan persyaratan bagi pengguna, antara lain untuk :
   • untuk pencalonan menjadi anggota legislatif atau pimpinan kepala daerah di tingkat provinsi (Penerbitan SKCK ditandatangani oleh Dirintelkam Polda);
   • memperoleh paspor dan/atau visa;
   • WNI yang akan bekerja di luar negeri; atau
   • melaksanakan kegiatan atau keperluan dalam lingkup wilayah Polda (pencalonan pejabat publik; menjadi notaris; atau melanjutkan sekolah).
4. Markas Besar (Mabes) Polri
   Digunakan sebagai kelengkapan dalam memenuhi persyaratan bagi pengguna, antara lain untuk :
   • untuk keperluan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (ditandatangani oleh Kabaintelkam Polri atau Wakabaintelkam atas nama Kabaintelkam Polri);
   • kepentingan untuk menjadi pejabat negara pada tingkat pusat (baik dalam legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga pemerintah);
   • WNI yang akan ke luar negeri untuk kepentingan sekolah atau kunjungan dan/atau penerbitan visa; atau
   • WNI dan/atau WNA untuk melaksanakan kegiatan atau keperluan dalam lingkup nasional dan/atau internasional (naturalisasi kewarganegaraan, izin tinggal tetap di luar negeri (permanent resident), atau adopsi anak bagi pemohon WNA).

Syarat Pembuatan SKCK

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 2 lembar (dengan Menunjukan KTP asli);
2. Fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
4. Fotokopi Akta Kelahiran;
5. Fotokopi Ijazah Terakhir; dan
6. Pas foto berwarna ukuran 4×6 sebanyak 6 lembar
   Catatan → latar belakang merah, tampak muka, berpakaian sopan, dan bagi pemohon yang menggunakan jilbab, pasfoto harus tampak muka secara utuh, (digunakan untuk SKCK, Arsip, Buku agenda, Kartu TIK, dan formulir sidik jari).

Cara Membuat SKCK

Biaya Pembuatan SKCK

Pembuatan SKCK di Polsek Pamulang