Kategori: Hukum
Restorative Justice Pengguna Narkotika dalam Rehabilitasi Narkoba
Penanganan kasus narkotika di Indonesia sering kali berujung pada pemenjaraan yang justru menimbulkan masalah baru dan tidak efektif. Anda perlu memahami bahwa…
Baca lanjut
Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana
Sistem peradilan pidana berorientasi kepada perlindungan korban tindak pidana, selain mendapatkan hak atas perlindungan koban tindak pidana juga berhak memperoleh restitusi dan…
Baca lanjut
Objek Praperadilan berdasarkan KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi
Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan dan/atau penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan…
Baca lanjut
Perma Pedoman Hakim dalam Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum
Mahkamah Agung (MA) pada 11 Juli 2017 telah menerbitkan Peraturan MA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan…
Baca lanjut
Jamur Kotoran Sapi Termasuk Narkoba dengan Efek Halusinasi
Jamur kotoran ternak dalam bahasa latin bernama Psilocybe Cubensis termasuk dalam kelompok jamur yang mengandung bahan aktif psilosibin dan psilosina merupakan zat…
Baca lanjut
Mahkamah Konstitusi hapus frasa Perbuatan Tidak Menyenangkan, bukan Pasal 335 KUHP dihapus
Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir atas permohonan Oei Alimin Sukamto Wijaya, menjatuhkan putusan dalam perkara…
Baca lanjut
Pengertian dan tata cara Pembantaran penahanan (stuiting) tingkat Penyidikan
Komisi Pemberantaran Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto (setnov) walau dalam keadaan terbaring di rumah sakit akibat kecelakaan…
Baca lanjut
Restorative Justice sebagai tujuan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Sistem Hukum Pidana Indonesia mengalami pembaharuan, pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan pada perbaikan dan pemulihan keadaan setelah peristiwa…
Baca lanjut
Pemahaman Tentang Alat Bukti sebagai “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan sebagai “Bukti Yang Cukup”
Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan praktek hukum, terlihat adanya kelemahan sistemik. Salah satu halnya…
Baca lanjut