Blogger Template Designer Indonesia

Blogger Template Designer Indonesia

Template Blogger merupakan tampilan utama pada sebuah website atau blog, semakin baik kualitas tempate akan membuat pengunjung akan kembali datang dan membaca isi blog, kebanyakan blogger akan memilih Tampilan Warna, Loading yang Cepat (Fast Loading), Template Responsive, dan SEO (Search Engine Optimization).

Daya tarik Template juga mampu menarik blogger berlomba untuk merancang, membuat, bahkan ada juga yang convert template, kemudian menampilkan hasil terbaik untuk dijual atau bahkan hanya dibagikan gratis dalam bentuk free template, begitu juga banyak blogger Indonesia baik pemula sampai Master tersangsang untuk berlomba membuat Template yang keren.

Berikut ini daftar Website terkenal milik Blogger Indonesia pembuat Template Blogger :
  1. www.arlinadzgn.com
  2. uongjowo.blogspot.com
  3. www.mastemplate.com
  4. www.kompiajaib.com
  5. blog.kangismet.net
  6. www.maskolis.com
  7. Sugeng.id
Daftar perancang / pembuat template blogger diatas merupakan sedikit dari Master Website yang ada di Indonesia, anda pilih karya siapapun atau bahkan buat sendiri, yang penting indah dan tentu saja dapat mendatangkan banyak pengunjung.
Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Perlindungan Anak

Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Perlindungan Anak

Tindak Pidana kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Pemerintah memandang perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

"Perpu ini dimaksudkan untuk kegentingan yang diakibatkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat secara signifikan," kata Joko Widodo dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Rabu (25/05/2016) sekitar jam 16.30 WIB.

Atas dasar pertimbangan tersebut Presiden Joko Widodo pada 26 Mei 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perubahan yang dilakukan dalam Perppu ini adalah pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sehingga berbunyi:
  1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D (setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
  3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;
  5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;
  6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
  7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik;
  8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
  9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.
Selain itu, di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:
  1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) (dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok;
  2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;
  3. Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi;
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Selain itu ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E (setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;
  4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
  6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;
  7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
  8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.
Di antara Pasal 82 dan Pasal 83, menurut Perppu ini, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:
  1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) (dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok;
  2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 25 Mei 2016.
Modus, Cara, dan Antisipasi Pencurian Mobil Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, dan Toyota Innova

Modus, Cara, dan Antisipasi Pencurian Mobil Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, dan Toyota Innova

Sistem keamanan mobil semakin komplit dan canggih, dengan Keyless entry atau immobilizer yang membuat mobil tidak akan dapat dinyalakan tanpa kehadiran kunci asli, walau mobil tersebut tidak luput dari kejahatan dengan modus penggelapan. Beda dengan halnya sistem keamanan pada mobil Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, dan Toyota Innova yang tidak dilengkapi dengan sistem immobilizer, sehingga banyak dijadikan sasaran tembak para pelaku pencurian mobil.

Pelaku pencurian mempelajari sistem keamanan mobil, maka kita harus selayaknya persempit gerak mereka untuk pencegahan pencurian, kita juga mengikuti tingkah pikir mereka dan jangan sampai terjadi kehilangan mobil kesayangan kita.

Berdasarkan pengalaman penulis, bahwa pelaku pencurian mobil biasanya berkelompok, dengan sangat rapi mempunyai tugas dan peran masing-masing diantaranya peran pengawasi lingkungan, pemutus kabel alarm, pemetik (yang bertugas membuka kunci pintu mobil sampai kunci kontak), driver ( disebut joki atau kuda), dan pencari / pemutus GPS.

Pelaku beraksi memakai mobil sewaan kelas menengah keatas untuk operasional, hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kecurigaan masyarakat dan petugas keamanan.
Pemahaman Tentang Alat Bukti sebagai "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan sebagai "Bukti Yang Cukup"

Pemahaman Tentang Alat Bukti sebagai "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan sebagai "Bukti Yang Cukup"

Pada awal pembentuannya KUHAP disebut-sebut sebagai “karya agung”, tetapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan praktek hukum, semakin terlihat betapa kelemahan sistemik yang di-design didalamnya membutuhkan respons yang bukan hanya menjadi tanggung jawab legislator, tetapi juga diperlukan langkah antisipatif konstitusional. Hal ini sebagai konsekuensi langsung diabaikannya amanat konstitusi dalam substansi KUHAP. Salah satu persoalan mengenai hal ini telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 28 April 2015, sebagaimana dimaksud dalam Putusan No. 21/PUU-XII/2014, yang kemudian begitu mengguncang praktek hukum, karena terjadi pergeseran makna yang cukup mendalam berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan proses pembuktian pada tahap penyelidikan dan penyidikan, dan tentunya hal itu berkaitan langsung dengan perkembangan kewenangan hakim prapreadilan, tempat menguji keabsahan tindakan aparatur penegak hukum yang demikian itu.

Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 memuat beberapa pokok hal kaidah hukum baru, antara lain:
  1. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP;
  2. Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
Dengan amar putusan yang demikian itu, maka pada dasarnya Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan yang lebih “strict” tentang kriteria penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan. Selain itu, tentunya putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud telah “menambah” kewenangan hakim praperadilan sehingga meliputi pula pengujian tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan.
Kombes Krishna Murti : Beat Profiling Pada Tugas Kepolisian

Kombes Krishna Murti : Beat Profiling Pada Tugas Kepolisian

Saya tertarik untuk menulis ulang tulisan "Beat Profiling Pada Tuga Kepolisian", dalam tulisannya menyampaikan alasan terjadi kemerosotan hubungan Polisi dan Masyarakat, diantaranya :
  1. Munculnya gerakan reformasi yang menekankan prinsip-prinsip bahwa kewenangan polisi harus didasarkan pada hukum, penegakan hukum adalah tugas utama kepolisian, dan akhirnya memunculkan asumsi tanggung jawab warga terhadap Kamtibmas yang ada selama ini telah beralih menjadi tanggung jawab pemerintah/ polisi.
  2. Gerakan menuju profesionalisasi telah menyebabkan semakin terisolasinya polisi dari masyarakat yang dilayaninya, walaupun keadaan ini belum dirasakan menghambat kegiatan tugas-tugas kepolisian. Pada era ini idiologi yang mengemuka adalah bahwa polisi sebagai professional merupakan orang yang paling mengetahui tentang Kamtibmas dan bahwa masyarakat tidak harus terlibat aktif dalam kegiatan polisi kecuali sekedar memberi informasi tentang kejahatan.
  3. Kebijakan tentang penugasan anggota polisi yang sering dipindah tugas dari satu penugasan ke penugasan lainnya. Kebijakan ini selain dimaksudkan untuk ”tour of duty”; pembinaan karier juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya Korupsi/KKN. Hal ini berakibat banyaknya polisi kurang mengenal warga dan lingkungan tempat tugasnya.
  4. Kebijakan manajemen sentralistik yang bertujuan agar anggota mengikuti prosedur standar operasi yang ditetapkan oleh pusat. Kebijakan ini dimaksud untuk mendorong profesionalisme dan agar polisi tidak memihak/netral dalam pelaksanaan tugas. Kebijakan sentralistik ini telah berakibat praktek birokrasi dan depersonalisasi dalam pemolisian.
  5. Peningkatan penggunaan mobil patroli telah mengurangi kegiatan patroli jalan kaki secara signifikan. Selama ini patroli jalan kaki sangat efisien karena kedekatannya dengan warga, berbeda dengan patroli bermobil yang kurang mudah didekati karena kecepatannya. Polisi semakin jauh dan tidak mengenal dengan baik warga yang harus dilayaninya.
  6. Kemajuan teknologi kepolisian terutama dibidang telekomunikasi, informasi teknologi, computer dan lain-lain semakin menjauhkan polisi dari masyarakat.

BEAT PROFILING

Strategi perpolisian tradisional yang tidak efektif telah menyebabkan angka kriminalitas yang semakin meningkat dan tantangan tugas kepolisian yang semakin besar. Strategi pemolisian tradisional yang selama ini dijalankan adalah patroli pencegahan (preventive patrol), reaksi cepat ke TKP (rapid response), dan penyidikan tindak pidana (follow-up investigation).

Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai masalah tersebut diatas maka kita semua perlu memahami kembali Konsep Problem-oriented Policing (Pemolisian berorientasi masalah) diperkenalkan oleh Prof Herman Goldstein pada 1979, konsep ini pada dasarnya melihat kejahatan sebagai puncak gunung es yang dibawahnya terdapat masalah dan akar masalah.

Ketrampilan Crime Analyst dalam Konsep “beat profiling” sebagai solusi Strategi perpolisian tradisional. Selama ini polisi cenderung menangani kasus-kasus kejahatan yang terjadi. Konsep ini menyarankan agar dilakukan analisa atas kejahatan-kejahatan yang terjadi agar dapat mengungkapkan akar masalah penyebab kejahatan. Menanggulangi akar masalah akan dapat menghilangkan sekaligus berbagai kasus kejahatan yang terjadi berulang-ulang.

Metode ini merubah cara penanganan kejahatan yang semula reaktif menangani kasus menjadi proaktif dengan menangani akar masalah kasus-kasus tersebut. Metode pemecahan masalah yang populer digunakan antara lain menggunakan model SARA (Scanning, Analysis, Response, dan Assess ) dan Segitiga Kejahatan ( Cirme triangle ) yaitu analisa terhadap korban, lokasi, dan pelaku. Ketrampilan baru sebagai Crime Analyst menjadi penting dalam organisasi kepolisian.

memperkenalkan Konsep “beat profiling”, para anggota yang bertugas disuatu lingkungan bersama warga mulai mempelajari topografi, demografi, dan sejarah situasi kamtibmas wilayah tugasnya. Anggota diberikan kebebasan menetapkan patroli sesuai kondisi daerah masing-masing dan harapan warga. Bahwa sangat penting untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi warga. Polisi harus kembali bermitra / bekerja sama dengan warga dan menggunakan pendekatan pemecahan masalah bersama warga, bila ingin berhasil dalam memelihara Kamtibmas.
Artikel berjudul Beat Profiling Pada Tugas Kepolisian ditulis pada blog Catatan si BeDu yang dipublish pada bulan Mei tahun 2014.
Assesmen Terpadu terhadap Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk rehabilitasi pada proses peradilan

Assesmen Terpadu terhadap Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk rehabilitasi pada proses peradilan

Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika adalah “orang sakit” yang wajib menjalani pengobatan dengan menempatkan meraka kedalam lembaga rehabilitasi social. Pertimbangan tersebut berdasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar pelaku kasus narkotika termasuk dalam kategori korban penyalah guna dan korban narkotika yang secara tidak langsung merupakan orang sakit.

Penempatan pecandu dan korban penyalahgna narkotika kedalam lembaga rehabilitasi sesuai dengn tujuan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu pasal 4 huruf d yang menyebutkan untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Selain itu pasal 127 dengan memperhatikan pasal 54, 55, dan 103 dapat dijadikan panduan untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika, secara spesifik penempatan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika yang sedang menjalani proses hukum juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, Surat Edaran Makamah Agung Nomor : 07 tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Terapi dan Rehabilitasi, dan juga Peraturan Bersama Ketua Makamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Repulik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 TAHUN 2014, Nomor : 11/TAHUN 2014, Nomor : 03 TAHUN 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 TAHUN 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Sehingga muncul banyaknya peraturan yang mengatur tentang rehabiltasi tersangka dan/atau terdakwa pada proses peradilan diantaranya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, Dan Persidangan Atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan, dan POLRI juga mengeluarkan Surat Telegram Kapolri Nomor : STR/701/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi pada tingkat Penyidikan, serta Badan Narkotika Negara ( BNN ) mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Sekalipun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diatas telah mengamanatkan untuk memperlakukan pecandu dan korban penyalahguna narkotika secara humanis, namun dalam penanganan yang telah masuk dalam ranah hukum perlu dilakukan secara lebih cermat dan hati-hati melalui proses assesmen secara terpadu dengan melibatkan perwakilan dari unsur terkait untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecanduan dan peran mereka dalam tindak Pidana Narkotika sehingga dapat ditentukan layak atau tidak seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang telah ditetapkan tersangka dan/atau terdakwa untuk ditempatkan kedalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial.

Tim Asesmen Terpadu

Badan Narkotika Nasional (BNN) menetapkan Tim Asesmen Terpadu tingkat pusat setelah melakukan kordinasi dengan Kementrian Kesehatan, POLRI, Kejaksaan RI, dan Kemenkumham (BAPAS) terkait kasus anak. Badan Narkotika Nasional Propinzi ( BNNP ) menetapkan Tim Asesmen Terpadu setelah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah/Kepolisian Resort, Kejaksaan Tinggi / Negeri, dan Kantor Hukum dan Ham (Kanwilkumham/BAPAS), jumlah Tim Asesmen Terpadu yang dibetuk minimal 2 (dua) tim atau lebih dengan anggota tim yang berbeda, tergantung dari banyaknya kasus dan beban kerja.

Tim Asesmen Terpadu terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum. Tim Dokter terdiri dari dokter umum atau dokter spesialis kedokteran kesehatan jiwa atau dokter spesialis forensic dan/atau psikolog, beranggotakan minimal 2 (dua) orang dari Institusi Penerima Wajib Lapor ( IPWL ) yang sudah tersertifikasi oleh Kemenkes atas rekomendasi dari Kementrian Kesehatan untuk Tim Asesmen tingkat Pusat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Tim Asesmen ditingkat Provinsi/Kab/Kota. Sedangkan Tim hukum beranggotakan masing-masing 1 (satu) orang terdiri dari unsur POLRI (ditunjuk oleh Dir IV Narkoba, Dir Narkoba Polda, atau Kasat Narkoba Polres), unsur BNN (Penyidik lain yang ditunjuk oleh Deputi Pemberantasan/Kepala BNNP/BNNK), unsur Kejaksaan (jaksa yang ditunjuk), dan Kemenkumham (BAPAS) apabila tersangkanya anak.

Mekanisme Pelaksanaan Asesmen Terpadu

Mekanisme Pelaksanaan Asesmen Terpadu, diatur sebagai berikut :
  1. Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen berdasarkan tertulis dari penyidik.
    Penyidik mengajukan permohonan paling lama 1x24 jam setelah penangkapan, dengan tembusan kepada Kepala BNN setempat sesuai dengan tempat kejadian perkara.
  2. Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen maksimal 2x 24 jam, selanjutnya hasil asesmen dari tim dokter dan tim hukum disimpulkan paling lama hari ketiga.
  3. Hasil Asesmen dari masing-masing tim asesmen dibahas pada pertemuan pembahasan kasus (case conference) pada hari keempat untuk ditetapkan sebagai rekomendasi Tim Asesmen Terpadu.
    Rekomendasi Tim Asesmen Terpaadu berisi keterangan mengenai peran tersangka dan/atau terdakwa dalam tindak pidana, tingkat ketergantungan penyalahguna narkotika, rekomendasi kelanjutan proses hukumnya dan tempat serta lama waktu rehabilitasi. Rekomendasi Tim Assesmen terpadi ditanda tangani oleh ketua tim asesmen terpadu. Dalam kepentingan peradilan hasil rekomendasi Rekomendasi Tim Asesmen terpadu dilampirkan dalam berkas perkara tersangka harus asli bukan dalam bentuk foto copy.
Rehabilitasi tersangka atau terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika

Rehabilitasi tersangka atau terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika


Permasalahan narkotika di Indonesia sangat beragam tetapi jika dilihat secara garis besar dibedakan menjadi dua permasalahan Supply Reduction dan Demand Reduction.  
Supply Reduction adalah Pengurangan Pemasokan. Beberapa tindakan yang dilaksanakan untuk mecegah narkoba ilegal menjangkau konsumen, yang termasuk :
  • Memberantas panen narkoba ilegal;
  • Pengalihan panen untuk mengurangi tanaman panen ilegal; 
  • Merintangi pemasokan bahan baku yang dipakai untuk mengelola narkoba ilegal; 
  • Menggangu berbagai sarana yang dipakai untuk mengangkut narkoba; 
  • Membatasi pengedaran dalam rantai perdagangan; 
  • Pengawasan dan/atau perundang-undangan mengenai pencucian uang; dan 
  • Perang terhadap narkoba
Demand Reduction adalah Pengurangan Permintaan. Pencegahan penggunaan narkoba ilegal. Beberapa pendekatan pencegahan termasuk memberi pendidikan dan informasi yang mendidik pada masyarakat umum, kaum muda (program dalam sekolah) dan pengguna narkoba.
Permasalahan Demand Reduction yaitu tingginya angka prevelensi tersangka dan/atau terdakwa pecandu dan korban penyalahguna narkotika, hal ini berdasarkan penelitian BNN dan UI dari tahun 2004, 2008, dimana hasil penelitian menunjukkan peningkatan peningkatan sebesar 2,2 % (3,8 juta) pada tahun 2011. Kemudian minimnya tempat Rehabilitasi, pada tahun 2010 tempat layanan rehabilitasi di Indonesia hanya bisa menampung 18.000 penyalahguna. Sedangkan tahun 2014 diperkirakan terdapat 375 lemabaga rehabilitasi instansi pemerintah (balai Rehabilitasi BNN, RSU, RSJ, Pukesmas, dan RS Pengayoman) dan 157 lembaga rehabilitasi komponen masyarakat (Outreach Centre, One Stop Centre, Community Based Unit dan Rumah Sakit serta Klinik Swasta). Permasalahan lainnya yaitu berkembangnya narkotika jenis baru. Secara Resmi United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) pada bulan maret tahun 2013 melaporkan telah ditemukan narkotika jenis baru sebanyak 251 narkotika psikoaktif baru New Psychoactive Substances (NPS) di 70 negera yang kemudian dikenal dengan Designer Druds, sedangkan di Indonesia telah ditemukan 26 narkotika psikoaktif baru. (2014, Badan Narkoktika Negara RI)

Mekanisme Rehabilitasi bagi tersangka atau terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam proses peradilan

Mekanisme pelaksanaan rehabilitasi bagi tersangka dan/atau terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika meliputi :
  1. Persiapan rehabilitasi terdiri dari
  2. Pelaksanaan Rehabilitasi bagi tersangka atau terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dilaksanakan dilembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah sesuai dengan hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional.
  3. Pelaksanaan Rehabilitasi bagi tersangka atau terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika merangkap pengedar dilaksanakan di rutan selama menunggu putusan sesuai dengan assesmen TAT yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNN. 
  4. Pelaksanaan rehabilitasi dapat dilaksanakan berdasarkan rekomendasi TAT. Hasil Rekomendasi akan dilampirkan dalam Berkas Perkara untuk diserahkan ke kejaksaan melalui penyidik selanjutnya dibawa kepersidangan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pelaksanaan putusan hakim. 
  5. Pelaksanaan Rahabilitasi berlangsung maksimal 3 (tiga) bulan dengan rawat inap. 
  6. Pihak lembaga rehabilitasi memberikan informasi kepengadilan yang menetapkan 2 (dua) minggu sebelum masa rehabilitasi selesai. 
  7. Jika tersangka dan/atau terdakwa tidak mentaati peraturan yang berlaku atau melarikan diri, koordinasi dengan pihak kepolisian setempat. 
  8. Keluarga atau penyidik boleh melakukan komunikasi setelah 2 (dua) minggu masa rehabilitasi sesuai dengan Standar Oprasional Prosedural (SOP) masing masing lembaga rehabilitasi.

Tahap Rehabilitasi bagi tersangka atau terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam proses peradilan.

Tahapan Rehabilitasi bagi tersangka atau terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika terdiri dari :
  1. Asessmen
    Assesmen dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap penggunaan narkotika meliputi aspek fisik, psikologis, dan social sehingga diketahui derajat ketergantungan dan besaran masalah yang ada pada individu. Assesmen dilaksanakan secara terpadu oleh tim dokter yang terdiri dari dokter spesialis kedokteran jiwa, spesialis foresnsik, dokter dan psikolog yang tersertifikasi dalam bidang narkotika. Hasil assesmen merupakan dasar untuk menentukan diagnose yang bersangkutan. Secara Umum, assesmen dapat digambarkan sebagai suatu proses mendapatkan data dan informasi mengenai tersangka dan/atau terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam proses peradilan. (baca : Assesmen Terpadu terhadap Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk rehabilitasi pada proses peradilan)
  2. Pelaksanaan Rehabilitasi dalam Proses Peradilan
    Pelaksanaan Rehabilitasi bagi tersangka dan/atau terdakwa dapat ditempatkan dilembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah atau rutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya :
    • Pelaksanaan Rehabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah.
      Proses rehahibilitasi dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, terdiri dari :
      • Pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan fisik dasar dan laboratorium dasar;
      • Detoksifikasi selasam 1 (satu) minggu;
      • Tahapan stabilisasi/orentasi selamsa 1 (satu) minggu;
      • Program inti, focus pada perubahan perilaku selama 2 (dua) minggu;
      • Persiapan sampai putusan hakim terdiri dari pencegahan kekambuhan dan edukasi system peradilan selama dua minggu;
      • Rujukan akibat komplikasi (bila diperlukan.

      Pelaksanaan rehabilitasi bagi tersangka dan/atau terdakwa pecandu dan korban dilaksanakan melalui program rehabilitasi rawat inap dengan 3 (tiga) criteria :
      1. Layanan sesuai dengan standar Nasional Pelaynanan Ketergantungan Narkoba bagi Unit/Lembaga Rehabilitasi Pemerintah;
      2. Layanan Rehabilitasi dengan modelitas TC(Therapeutic Community) yang disesuaikan dengan program masing-masing lembaga;
      3. Adanya surat Ketetapan dari BNN / BNNP.
      Pengamanan dan pengawasan bagi tersangka dan/atau terdakwa yang ditempatkan pada fasilitas rehabilitasi rawat inap dilaksanakan oleh lembaga rehabilitasi yang memenuhi standart keamanan tertentu dan dalam pelaksanaanya dapat berkoordinasi dengan pihak kepolisian
      Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi diserahkan kembali kepada penyidik atau penuntut umum dengan menyerahkan resume akhir kegiatan rehabilitasi.
    • Pelaksanaan Rehabilitasi pada Rutan
      Proses rehabiltasi dirutan terdiri dari assesmen tim dokter (Pemeriksaan fisik dasar dan laboratorium dasar), Asesmen Risiko dan kebutuhan mengacun kepada instrument criminogenic, intervensi psikososial, dan rujukan medis komplikasi.
  • Peraturan Bersama Ketua Makamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Repulik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 TAHUN 2014, Nomor : 11/TAHUN 2014, Nomor : 03 TAHUN 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 TAHUN 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5211);
  • Surat Edaran Makamah Agung Nomor : 07 tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Terapi dan Rehabilitasi.
  • Surat Telegram Kapolri Nomor : STR/701/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi pada tingkat Penyidikan.
  • Lembaran  BNN RI tentang Pedoman Rehabilitasi bagi tersangka atau terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, 2014.
Previous PostPosting Lama Beranda