Diversi dan Restorative Justice Pada Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma dalam filosofi peradilan pidana anak, yang awalnya adalah retributive justice, kemudian berubah menjadi rehabilitation, lalu yang terakhir menjadi restorative justice.[1]

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terdapat istilah diversi dan keadilan restorative atau sering dikenal dengan istilah Restorative Justice, istilah baru tersebut tidak terdapat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dimaksud dengan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sedangkkan keadilan restorative (Restorative Justice) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.Hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin dengan adanya diversi dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal” karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Ketentuan pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan Diversi bertujuan :
  • Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
  • Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; 
  • Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; 
  • Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 
  • Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
Diversi wajib diupayakan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, meskipun konsekuensi “wajib” pada pengupayaan diversi juga menjadi kabur karena sanksi terhadap pengabaian ketentuan ini yang diatur pada pasal 96 sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012.

Meskipun demikan, memang tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diupayakan diversi, Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 memberikan batasan pada kasus yang bisa diupayakan diversi yaitu :
  1. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;dan
  2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 

[1] Drs. Priyadi, Bc. IP, M.Si., Sosialisasi & Roadmap Implementasi UU No.11/2012, 2013

Pemidanaan Anak Nakal Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Banyak putusan pengadilan anak yang cenderung menjatuhkan pidana penjara daripada tindakan terhadap anak nakal, sebenarnya tidak sesuai dengan filosofi dari pemidanaan dalam hukum pidana anak. Penjatuhan pidana secara tidak tepat dapat mengabaikan pengaturan perlindungan, karena pemidanaan anak seharusnya adalah jalan keluar terakhir (ultimum remedium / the last resort principle) dan dijatuhkannya hanya untuk waktu yang singkat.

Istilah "ultimum remidium” artinya bahwa sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain, dalam suatu undang-undang sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir,setelah sanksi perdata, maupun sanksi administratif.1

Telah diundangkan dan berlaku Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tetang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam undang undang ini pemidanaan terhadap Anak Nakal mempunyai konsep Keadilan Restoratif / restorative justice dimana lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korban.

Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Yang sesuai dengan Prisip Umum Perlindungan Anak yang sebagai dasar untuk memberikan perlindungan terhadap anak diantaranya :2
  1. Prinsip Nondiskriminasi.
  2. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (best Interest on the Child).
  3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (the Right to Life, Survival, and Development).
  4. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (Respect for the Views of the Child).
Kewenangan untuk menyampingkan perkara pidana dikenal sebagai perwujudan asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh jaksa agung, berbeda dengan proses acara pidana konvensional yang dimana kewenangan penegak hukum dalam melakukan Keadilan Restoratif  sangatlah terbatas sepertihalnya diskresi yang dimiliki Kepolisian tidaklah cukup untuk memberikan kepastian hukum sebuah perkara yang dapat dilanjutkan atau dihentikan, sehingga Penyidik biasanya tetap melanjutkan perkara walau telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban atau korban telah memaafkan sang pelaku.

Diversi untuk mewujudkan Pendekatan Keadilan Restoratif wajib diutamakan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak  yang meliputi :
  1. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang SPPA;
  2. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan 
  3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi yang dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dilakukan dengan tujuan :
  1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
  2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
  3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
  4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
  5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak
Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat.

Hasil kesepakatandituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi yang disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan yang dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan, kemudian setelah menerima penetapan Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Secara pribadi penulis bersependapat jika dalam setiap penanganan perkara pidana lebih mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat tanpa kesampingkan hak korban, karena yang dicari dalam sebuah proses pemidanaan adalah keadilan. Bukan hanya sebuah keadilan semu dari sebuah kebenaran yuridis.

  • Teori Pemidanaan Anak.
  • 1Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hal 53
  • 2 Undang Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Next PostPosting Lebih Baru Previous PostPosting Lama Beranda